Page 136 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020
P. 136
Kenaikan upah ini mengikuti keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menetapkan
Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021 naik 3,27 persen. Di sisi lain kenaikan ini berlawanan
dengan edaran Menteri Ketenagakerjaan yang memutuskan upah minimum 2021 tetap sama
dengan upah minimum 2020.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Tegal, R Heru Setyawan
mengatakan, keputusan Dewan Pengupahan akan segera diusulkan ke pemerintah provinsi
untuk ditetapkan.
TAK IKUTI MENAKER, UMK KOTA TEGAL 2021 DIUSULKAN NAIK
Upah Minimum Kota (UMK) Tegal tahun depan diusulkan sebesar Rp1.982.750. Nominal ini
mengalami kenaikan tiga persen dari UMK tahun ini. Kenaikan upah ini mengikuti keputusan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021
naik 3,27 persen. Di sisi lain kenaikan ini berlawanan dengan edaran Menteri Ketenagakerjaan
yang memutuskan upah minimum 2021 tetap sama dengan upah minimum 2020.
"UMK Kota Tegal tahun ini Rp 1.925.000, tahun depan menjadi Rp 1.982.750. Jadi ada kenaikan
tiga persen. Hampir sama dengan regulasi provinsi," kata Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono
usai rapat Dewan Pengupahan di KJA Coffee kompleks Nirmala Square, Kamis (5/11).
Dedy Yon mengatakan, kenaikan UMK tersebut sudah mempertimbangkan masukan dari asosiasi
pengusaha dan serikat pekerja dalam rapat Dewan Pengupahan serta kondisi perekonomian di
Kota Tegal. Untuk itu dia berharap pengusaha dan pekerja bisa menerima keputusan tersebut.
"Harapannya agar tentunya ini bisa mensejahterakan buruh dan juga tidak terlalu memberatkan
pengusaha," ucapnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Tegal, R Heru Setyawan
mengatakan, keputusan Dewan Pengupahan akan segera diusulkan ke pemerintah provinsi
untuk ditetapkan.
"Paling lambat 14 November UMK sudah dikirim ke provinsi dan 21 November ditetapkan
gubernur. Setelah itu, kami akan sosialiasikan ke perusahaan-perusahaan," ujar dia.
Menurut Heru, Disnakerin sudah melakukan survei terkait kondisi perusahaan di masa pandemi.
Dari sampel 40 perusahaan yang disurvei, 35 persen mengalami pertumbuhan, 35 persen
stagnan, dan 30 persen mengalami penurunan omzet.
"Yang 70 persen itu sudah mewakili. Secara pribadi saya juga sudah survei ke pengusaha juga,
dengan adanya kenaikan ini mereka tidak keberatan," ungkapnya.
Heru mengatakan, perusahaan yang keberatan dengan kenaikan UMK karena omzet menurun
karena pandemi bisa mengajukan penangguhan setelah gubernur menetapkan UMK kabupaten
dan kota.
"Perusahaan tertentu yang memang omzetnya turun dan mau mengajukan penangguhan akan
kami layani, tapi keputusan ada di provinsi. Kami hanya fasilitasi," ujar dia.
Reporter: Farid Firdaus Editor: Bernadetta Febriana.
135
