Page 261 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020
P. 261
tersebut disigi dari hasil survei Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) bersama
lembaga nirlaba Jerman Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) di tiga provinsi: Jawa Barat, Jawa Timur,
dan Kepulauan Riau.
KSPI meminta agar outsourcing dibatasi untuk jenis pekerjaan tertentu dan tidak boleh seumur
hidup. Iqbal mengatakan, penggunaan outsourcing di seluruh dunia
dibatasi jenis pekerjaannya agar tidak terjadi modern slavery."Misalnya di Prancis hanya boleh
untuk 13 jenis pekerjaan, boleh menggunakan karyawan outsourcing dan tidak boleh seumur
hidup, begitu pula di banyak negara industri lainnya," kata Iqbal.
Menurut catatannya, jumlah karyawan kontrak dan outsourcing berkisar 70%-80% dari total
buruh yang bekerja di sektor formal. Omnibus lawbisz saja menggerus jumlah karyawan tetap
menjadi 5%. KSPI meminta agar penggunaan pekerja outsourcing dikembalikan sesuai UU
Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
KSPI menilai UU Ciptaker memangkas jaminan sosial untuk buruh kontrak dan outsourcing.
Ketika buruh kontrak dan outsourcing diberlakukan seumur hidup maka buruh akan kehilangan
jaminan sosial seperti jaminan kesehatan dan jaminan pensiun. "Tidak mungkin agen
outsourcing membayar jaminan kesehatan dan pensiun karena mereka hanya menjual tenaga
kerja. Agen hanya mencari fee sehingga mereka akan lepas tangan untuk membayar jaminan
sosial," ujarnya.
HEBOH CACAT PROSEDUR
Ketua Komnas H AM, Ahmad Taufan Damanik, berpendapat Undang-Undang Cipta Kerja cacat
prosedur serta kurang transparan. Bahkan ia menilai proses penyusunan UU terkesan sangat
dipaksakan.
Komnas HAM, menurutnya, telah mengajukan surat permohonan resmi kepada Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian dengan Nomor: 012/PP.0.2.4/ 11/2020 tertanggal 5 Februari
2020 perihal Permohonan Draf Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. "Namun kita
tidak mendapatkan respon," kata Taufan kepada Gatra review pada 7 Oktober lalu.
Ia menilai pembahasan UU Ciptaker melalui Tripartit Nasional yang melibatkan pemerintah
diwakili Kementerian Ketenagakerjaan, buruh, dan pelaku usaha tidak membuahkan hasil.
Buntutnya terjadi penolakan berujung demonstrasi pada 6-8 Oktober 2020.
Bahkan, lanjutnya, organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, Nadhlatul Ulama, hingga
Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) buru-buru mengeluarkan pernyataan sikap menolak
UU tersebut. "Kami tidak mungkin tidak mendengar mereka, kami ajak diskusi lob mereka.
Elemen-elemen masyarakat sipil itu kan diundang diskusi," ucapnya.
Taufan mengatakan aturan yang mengatur upah buruh yang tercantum dalam UU Ciptaker
malah berpotensi menurunkan "nilai kemanusiaan" dari buruh itu sendiri. Padahal sejatinya
harkat buruh seharusnya dilindungi dan ditingkatkan.
Dirinya mencontohkan Malaysia yang mematok upah buruh cukup tinggi namun masih mampu
mendatangkan investasi asing di negaranya. Bahkan banyak pekerja Indonesia yang rela bekerja
di negeri jiran lantaran mendapat upah lima hingga 10 kali lipat. "Negara-negara lain seperti
260
