Page 257 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020
P. 257
"Ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data,"
ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam peluncuran Satu Data
Ketenagakerjaan di Kantor Kemnaker Jakarta pada Rabu.
Kamis, 5 November 2020 - 21:01 Implementasi itu sendiri dalam bentuk pengesahan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Satu Data Ketenagakerjaan.
Satu Data Ketenagakerjaan adalah kebijakan tata kelola data pemerintah di sektor
ketenagakerjaan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Kamis, 5 November 2020 - 20:39 Data itu juga akan dibuat mudah diakses serta dibagi untuk
dipakai antar instansi baik pemerintah pusat maupun daerah dengan pemenuhan standar data,
metadata dan menggunakan kode referensi atau data induk.
Hal itu penting karena di sektor ketenagakerjaan, karena tanpa adanya data yang terverifikasi
tentang penawaran dan ketersediaan pasar kerja berdampak pada pengangguran dan
ketidaksesuaian antara yang dibutuhkan industri dengan kemampuan angkatan kerja.
Kamis, 5 November 2020 - 19:50 Selain itu, adanya Satu Data Ketenagakerjaan akan membuat
segala pemangku kepentingan dapat mengakses tentang data pengangguran atau pencari kerja
dan kondisi demografisnya.
Melihat cakupan tersebut, Ida menekankan semakin pentingnya data ketenagakerjaan di era di
mana data merupakan salah satu faktor yang penting untuk mengambil keputusan baik di
pemerintah maupun swasta.
Karena itu, Kemnaker dalam beberapa tahun terakhir terus berusaha melakukan penyempurnaan
terhadap klasifikasi dan jenis data ketenagakerjaan serta pembudayaan literasi data di internal
lembaga. Satu Data itu sendiri akan terpadu dengan Sisnaker.
"Sebagai dasar bagi daerah dalam membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
pengendalian pembangunan di sektor ketenagakerjaan," ujar Ida.
Selain itu, mendorong keterbukaan dan transparansi di bidang ketenagakerjaan dan
meningkatkan kualitas dan integritas data ketenagakerjaan.
Menaker juga mengatakan sistem itu akan mempermudah implementasi dari Undang-Undang
Cipta Kerja khususnya untuk skema perlindungan jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja
terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang ditetapkan dalam UU itu.
(mdo).
256
