Page 260 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020
P. 260
(PP) dan lima peraturan presiden (perpres) yang disiapkan sebagai tindak lanjut dari UU Cipta
Kerja," ujar Moeldoko dalam keterangan tertulis yang disiarkan KSP pada 17 Oktober lalu.
Mantan Panglima TNI itu turut mengomentari pandangan yang menyebut UU Cipta Kerja
merugikan kaum buruh. Menurutnya, semangat pembentukan UU yakni untuk menciptakan
lapangan kerja baru yang seluas-luasnya. "Kita mengupayakan ada jaminan lebih baik tentang
pekerjaan, jaminan pendapatan lebih baik, dan jaminan lebih baik bidang sosial," katanya.
BURUH KOMPAK MENOLAK
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan terdapat tujuh
poin keberatan yang digaungkan kaum buruh terkait RUU. Iqbal menyebutkan poin-poin
keberatan tersebut, antara lain hilangnya upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan upah
minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), nilai pesangon yang berkurang, waktu kerja yang
eksploitatif, hak upah atas cuti hilang, outsourcing seumur hidup, dan hilangnya potensi jaminan
kesehatan.
KSPI meminta UMK tidak diberlakukan bersyarat dan UMSK tidak dihilangkan. Menurut Iqbal,
UMK Indonesia di tiap daerah berbeda yang nilainya sesuai nilai kebutuhan hidup layak (KHL).
Ia membantah anggapan bahwa UMK di Indonesia lebih mahal dari negara ASEAN lainnya. Bila
diambil rata-rata nilai UMK nasional, UMK di Indonesia jauh lebih kecil dari upah minimum
nasional di Vietnam.
Sementara itu, Mahkamah Agung, Iqbal melanjutkan, dalam keputusan judicial review tentang
PP Nomor 78/2015 tentang Pengupahan memutuskan UMK tetap berlaku dengan kenaikan
berdasarkan inflasi. "Oleh karena itu, UMK tetap harus ada dengan kenaikannya berdasarkan
inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Bukan hanya pertumbuhan ekonomi saja, untuk tetap
menjaga daya beli buruh," kata Iqbal ketika diwawancara Gatra review pada 4 Oktober lalu.
Iqbal menyebut pihaknya telah mengusulkan nilai kenaikan dan jenis industri yang mendapatkan
UMSK diputuskan di tingkat nasional oleh menteri berdasarkan kesepakatan serikat pekerja
dengan asosiasi sektor industri di tingkat nasional. "Jadi UMSK tidak lagi diputuskan di daerah
kabupaten/kota. Daerah-daerah yang mendapatkan UMSK diputuskan berdasarkan kesepakatan
di tingkat nasional tersebut. Jadi dalam pilkada tidak ada politisasi upah minimum," ujar Iqbal.
KSPI juga tegas menolak pengurangan nilai pesangon dari 3 2 bulan upah menjadi 2 5 bulan.
Yakni 19 bulan dibayar pengusaha dan enam bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan. Pengurangan
terhadap nilai pesangon ujarnya jelas merugikan kaum buruh. "Ketentuan mengenai BPJS
Ketenagakerjaan yang akan membayar pesangon sebesar 6 bulan upah tidak masuk akal. Dari
mana sumber dananya?" tanya Iqbal.
Pihaknya juga menyoalkan konsep pemberlakuan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)
seumur hidup sebab harus ada batas waktu kontrak bagi pekerja kontrak atau PKWT. Jika hal
itu diterapkan maka buruh Indonesia tidak memiliki kepastian masa depan. "No job security.
Buruh tidak lagi memiliki harapan untuk diangkat menjadi karyawan tetap karena pengusaha
cenderung akan mempergunakan karyawan kontrak yang bisa diberhentikan kapan saja".
Iqbal menerangkan saat ini jumlah karyawan kontrak dan outsourcing sebesar 60%-75%.
Mereka bekerja tanpa kepastian, dengan upah rendah, dan tidak ada jaminan sosial. Data
259
