Page 259 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 NOVEMBER 2020

kerja. Agen hanya mencari fee sehingga mereka akan lepas tangan untuk membayar jaminan
sosial

negative - Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas H AM) Namun kita tidak mendapatkan respon

negative - Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas H AM) Kami tidak mungkin tidak mendengar
mereka, kami ajak diskusi lob mereka. Elemen-elemen masyarakat sipil itu kan diundang diskusi

negative - Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas H AM) Negara-negara lain seperti Malaysia
saja [upah buruh] enggak murah di sana, peraturan perlindungan buruhnya lebih baik. Toh,
investasi tetap masuk karena eleangwemance

neutral - Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas H AM) Jadi saya enggakyakin dengan ini (UU
Ciptaker) investasi akan ramai datang ke Indonesia

Ringkasan

Banjir kritikan! Situasi itu terjadi setelah DPR mengetuk UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020.
Tiga hari pasca-pengesahan, buruh dan berbagai elemen masyarakat menggelar demonstrasi
besar ke pusat pemerintahan. Tak hanya itu, mogok nasional juga dilakukan serempak di
lingkungan pabrik. Kalangan buruh menyatakan tidak puas dengan UU Cipta Kerja karena dinilai
menyimpan banyak pasal kontroversi bagi pekerja.

TERSENGAT UU SAPU JAGAT

GELOMBANG DEMONSTRASI TERJADI SETELAH DPR MENGESAHKAN UU CIPTA KERJA PADA
AWAL OKTOBER. RIAK-RIAK KETIDAKPUASAN MASIH TERASA DI LINGKARAN BURUH DAN
AKTIVIS. PEMERINTAH BERSIGAP MENYIAPKAN PERATURAN TURUNAN UNTUK MEMBENDUNG
KEKECEWAAN.

Banjir kritikan! Situasi itu terjadi setelah DPR mengetuk UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020.
Tiga hari pasca-pengesahan, buruh dan berbagai elemen masyarakat menggelar demonstrasi
besar ke pusat pemerintahan. Tak hanya itu, mogok nasional juga dilakukan serempak di
lingkungan pabrik. Kalangan buruh menyatakan tidak puas dengan UU Cipta Kerja karena dinilai
menyimpan banyak pasal kontroversi bagi pekerja.

Unjuk rasa "UU Cilaka", pelesetan dari UU Cipta Lapangan Kerja, menyengat banyak pihak.
Aktivitis dan pegiat ormas menghunjam pemerintah dan DPR dengan kritik lantaran proses
legislasi UU dinilai tak transparan. Musababnya, draf UU minibus law Cipta Kerja yang final tidak
pernah sampai ke publik. Bahkan DPR dituding menyimpan tiga draf UU Omnibus Law berbagai
versi yakni: 1.208 halaman, 905 halaman, dan terakhir 1.035 halaman.

Presiden Jokowi memiliki waktu 30 hari sejak paripurna untuk meneken UU tersebut. Draf final
dikabarkan telah sampai ke presiden sejak 14 Oktober lalu. Namun, melihat kuatnya tekanan
publik, pemerintah berencana menyusun aturan turunan UU Cipta Kerja dengan memperhatikan
aspirasi banyak pihak. "Masih terbuka [diskusi]. Setidaknya akan ada 35 peraturan pemerintah

258