Page 176 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 176
Menurut Airlangga, UU Cipta Kerja dapat membawa Indonesia keluar dari jebakan negara
berpenghasilan menengah (middle income trap).
"Apalagi Indonesia memiliki bonus demografi. UU Cipta Kerja dibentuk dengan mengutamakan
kepentingan rakyat, yang butuh kepastian dalam bekerja," kata Airlangga.
UU Cipta Kerja, kata dia, diharapkan dapat menggerakkan rakyat untuk membuka usaha sendiri,
dengan memanfaatkan fasilitas diberikan pemerintah bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat membuka usaha baru dengan lebih mudah, karena
perizinan bagi UMK sekarang sudah dipermudah oleh pemerintah.
UU Cipta Kerja juga mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi yang telah
menyederhanakan dan memotong model perizinan yang berbelit sehingga praktik pungli atau
pungutan liar dapat dihilangkan.
Airlangga menyoroti klaster ketenagakerjaan yang banyak menjadi perbincangan di masyarakat,
terutama terkait isu / hoaks yang terlalu banyak beredar sehingga menimbulkan persepsi yang
salah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
"Kami tegaskan bahwa di UU Cipta Kerja, upah minimum tidak dihapuskan. Upah ditetapkan
dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi, sehingga upah tidak akan turun.
UU Cipta Kerja bahkan mengatur upah pekerja harus lebih tinggi dari upah minimum," kata dia.
Dalam UU Cipta Kerja tersebut, besaran pesangon diatur sehingga pekerja mendapatkan
kepastian pembayaran pesangon dan mendapat tambahan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Kemudian juga mengatur agar pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK)
mendapatkan manfaat lain berupa peningkatan kompetensi (upskilling) serta akses pada
kesempatan kerja yang baru.
Terkait waktu kerja yang eksploitatif, jumlah jam kerja sama seperti UU Ketenagakerjaan. Selain
itu, UU Cipta Kerja juga tidak menghapuskan hak cuti haid dan cuti melahirkan.
Kemudian pekerja "outsourcing" t etap mendapatkan jaminan perlindungan upah dan
kesejahteraan. Hak pekerja juga harus tetap dilindungi apabila terjadi pergantian perusahaan
outsourcing.
Terkait isu tenaga kerja asing (TKA) bebas masuk ke Indonesia juga dijelaskan dalam UU Cipta
Kerja yaitu mengatur tenaga kerja asing yang dapat bekerja di Indonesia hanya untuk jabatan
tertentu, waktu tertentu dan harus punya kompetensi tertentu.
Kemudian, perusahaan yang memperkerjakan TKA wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga
Kerja Asing (RPTKA).
Airlangga menegaskan bahwa UU Cipta Kerja ini lebih mengutamakan kepentingan masyarakat,
dengan memberikan berbagai macam kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, terutama
untuk mengembangkan usahanya.
UU Cipta Kerja memberikan kemudahan perizinan tunggal bagi UMK melalui pendaftaran, dan
memberikan insentif fiskal dan pembiayaan untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM.
Pemerintah (Pusat dan Daerah) dan BUMN maupun BUMD wajib mengalokasikan penyediaan
tempat promosi, tempat usaha atau pengembangan UMK pada infrastruktur publik (Terminal,
Bandara, Pelabuhan, Stasiun, Rest Area Jalan Tol dan infrastruktur publik lainnya).
175
