Page 174 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 174
Harianto menjelaskan, 12 hoaks yang sedang berkembang di masyarakat terkait Omnibus Law
Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR RI tersebut, yakni hilangnya pesangon, dihapusnya
upah minimum, upah dihitung perjam, hak cuti hilang dan tidak ada kompensasi, outsourcing
berlaku seumur hidup, tidak ada status karyawan tetap, perusahaan bisa mem-PHK kapan saja
secara sepihak, jaminan sosial dan kesejahteraan hilang, semua karyawan berstatus tenaga kerja
harian, tenaga kerja asing bebas masuk, buruh dilarang protes (ancaman PHK), libur hari raya
hanya tanggal merah dan tidak ada penambahan.
"Dibilang pesangon tidak ada, upah diturunkan, ini kan sudah tidak benar, tidak ada satupun
dari 12 hoaks itu yang benar," tegas Harianto di Medan, Rabu (7/10/2020).
Ia meminta masyarakat bersabar dan tidak bereaksi berlebihan sebelum semuanya jelas, karena
setiap undang-undang baru akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur secara
teknis dan detil.
"Jadi bersabar saja, jangan pula ikut-ikutkan memanaskan suasana padahal tidak tahu isi dari
Omnibus Law itu sendiri," kata Harianto.
Dijelaskannya, untuk pesangon tetap dibayar maksimal 25 kali gaji dengan skema pembayaran
19 kali oleh perusahaan, enam kali oleh pemerintah. Masalah pesangon ini diatur pada Pasal 156
UU Cipta Kerja.
Begitu juga dengan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Upah
Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/kota (UMSK). Pasal
88C ayat 1 UU Cipta Kerja tertulis Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan pasal
dua menyebutkan Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat
tertentu.
Begitu juga dengan isu upah dihitung perjam, padahal di UU Cipta Kerja tetap menggunakan
upah minimum. Mengenai hilangnya hak cuti, pada pasal 79 ayat (5) menyebutkan perusahaan
dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan
atau perjanjian kerja sama.
Sedangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur cuti
panjang diberikan 1 bulan pada tahun ke-7 dan 1 bulan pada tahun ke-8.
"Jadi sekali lagi kami tegaskan, bahwa informasi hoaks tentang Omnibus Law Cipta Kerja yang
berkembang di masyarakat itu sama sekali tidak benar," tegasnya.
173
