Page 170 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 170
"Satu-satunya cara menarik kembali mosi tidak percaya yang kami nyatakan ini hanya dengan
cara negara secara sukarela membatalkan pengesahan RUU Cipta Kerja," terang Nur dalam
pernyataan tertulisnya.
Sekjen KSPI Riden Hatam Azis berharap agar pengesahan RUU Cipta Kerja ini pun dapat
dibatalkan.
"Kepada presiden Joko Widodo untuk menerbitkan semacam Perppu yang menyatakan bahwa
Undang-Undang Omnibus Law ini dinyatakan belum berlaku. Itu pilihan yang paling moderat,"
tutur Riden.
Dengan pro-kontra yang ada, penyelesaian secara hukum, seperti melalui uji materi di
Mahkamah Konstitusi (MK), juga dapat menjadi solusi.
"Itu hak warga negara, tidak bisa kita larang. Jadi biar kemudian kita sama-sama memiliki posisi
yang objektif," ujar Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya.
"Sabar dulu, ini masih kan dalam tahap penomoran. Kalau sudah dinomorkan baru kemudian
keluar untuk yang menjadi resmi. Jadi teman-teman tunggu dulu. Kalau nanti mau judicial review
silakan, tapi keluar dulu barangnya, biar tidak salah," pungkas Willy.
Dalam konferensi pers di kantornya Rabu (07/10) sore, Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian RI Airlangga Hartarto, mencoba meluruskan isu RUU Cipta Kerja yang beredar di
masyarakat, salah satunya tentang ketenagakerjaan. Ia menegaskan bahwa upah minimum
tidak akan dihapuskan.
"Tetap mepertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dan upah yang diterima itu tidak
akan turun," ujar Airlangga.
Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar mengatakan, para tenaga kerja dipastikan akan
tetap medapatkan pesangon dan tambahan jaminan kehilangan pekerjaan. Nantinya,
pemerintah juga akan memberikan pelayanan peningkatan kompetensi dan akses pekerjaan baru
bagi mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa RUU Cipta Kerja akan mengatur perusahaan untuk tetap
memberikan hak cuti dan waktu ibadah kepada para pekerja. "Juga terkait cuti-cuti, baik itu
melahirkan, menyusui, dan haid tetap sesuai dengan undang-undang, tidak dihapus."
Mengamini pernyataan Airlangga, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan bahwa
banyak terjadi distorsi informasi soal isu ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja di masyarakat.
"Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan penguatan perlindungan kepada tenaga
kerja dan meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja atau buruh dalam mendukung
ekosistem investasi," tutur Ida di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta
Pusat, Rabu (07/10).
Turut hadir dalam konferensi pers ini Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi dan UKM
Teten Masduki, Menteri ATR Sofyan Djalil, Menteri KKP Edhy Prabowo, Menteri Perindustrian
Agus Gumiwang, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri LHK
Siti Nurbaya Bakar, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Pertanian Syahrul Yasin
Limpo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
rap/hp (dari berbagai sumber) Prita Kusumaputri turut berkontribusi dalam artikel ini.
169
