Page 166 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 166
"Kami mendapatkan saran dari Dewan Pengupahan Nasional dan saran ini akan jadi acuan bagi
kami untuk tetapkan upah minimum 2021. Usulan Dewan Pengupahan Nasional balik lagi ke
UMP 2020. Tetapi kami akan update , dan dengarkan sekali lagi Dewan Pengupahan Nasional.,"
ucap Ida Fauziyah dalam konferensi pers UU Cipta Kerja di Kantor Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, Rabu (7/10).
Ia mengatakan, tata cara penetapan upah minimum baru dalam Undang-undang Cipta Kerja (UU
Ciptaker) atau Omnibus Law Ciptaker belum diatur lebih rigid dalam ketentuan turunan. Di tahun
2021 diperkirakan kondisi perekonomian masih belum berbeda dengan kondisi tahun ini.
Komponen kebutuhan hidup layak (KHL) yang menjadi dasar penentuan upah minimum provinsi
(UMP) kemungkinan besar tak akan berubah.
"Di PP disebutkan dalam kurun waktu 5 tahun akan ada peninjauan KHL dan jatuhnya pada
tahun 2021. Memang ada perubahan KHL komponen KHL untuk 2021. Namun demikian, kita
semua tahu akibat dari pandemi covid 19 ini pertumbuhan ekonomi minus," ucapnya.
Ida mengatakan, penentuan upah minimum akan dilakukan berdasarkan hasil perundingan
dengan seluruh pemangku kepentungan ( stakeholders ). Dalam hal ini serikat buruh, pekerja
dan teman pengusaha yang diwakili Apindo dan Kadin dalam forum tripartit nasional.
"Kami akan menyertakan stakeholder ketenagakerjaan dalam pembahasan PP in. Karena kalau
paksakan mengikuti PP 78 atau UU baru ini, banyak perusahaan yang tidak bisa bayar upah
minimum provinsi," ucap Ida.
Editor : Nurjoni (nurjoni@investor.co.id).
165
