Page 164 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 164
"Di samping itu, UU Cipta Kerja mengatur perlindungan tambahan berupa kompensasi pekerja
atau buruh saat berakhirnya PKWT. Jadi ketentuan syarat itu tetap diatur sebagaimana UU 13
2003," ujar Ida dalam konferensi pers secara virtual dari kantor Kemenko Perekonomian, Rabu,
7 Oktober 2020.
Ida menegaskan, kompensasi bagi karyawan atau pekerja berstatus kontrak itu adalah ketentuan
baru. Karena di aturan sebelumnya tidak ada ketentuan itu.
"Ada tambahan baru yang tidak dikenal dalam UU 13 Tahun 2003 yang justru memberi
perlindungan ke pekerja PKWT yaitu adanya kompensasi kepada pekerja atau buruh saat
berakhirnya PKWT," kata Ida.
Pemerintah, menurut Ida, juga menegaskan bahwa pelaksanaan PKWT tetap ada batas
waktunya berdasarkan kesepakatan pengusaha dan pekerja. Status karyawan kontrak hanya
dapat dilakukan untuk pekerjaan yang bersifat tidak tetap.
Lebih lanjut, dia berharap bahwa dengan penegasan tersebut distorsi informasi di masyarakat
tidak menuai polemik berkepanjangan. "Kita bisa tahu, banyak distorsi informasi di masyarakat
yang sesungguhnya jauh dari kenyataannya," ucapnya. (ase).
163
