Page 162 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 162
"Undang-Undang mengatur dana awalnya akan diambil dari APBN, paling besar Rp 6 triliun,"
tutur Ida dalam konferensi pers UU Cipta Kerja Rabu (7/10).
Selain itu, ia mengatakan bahwa JKP merupakan jaminan sosial kepada pekerja/buruh yang
terkena PHK. Bahkan JKP merupakan ketentuan baru yang diterima oleh pekerja di samping
pesangon yang diberikan pengusaha.
"Ketika seseorang mengalami PHK, maka dia butuh sangu atau pesangon dan akan diberikan
cash benefit melalui JKP," kata Ida.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan bahwa
pihaknya belum dapat menjelaskan lebih detail mengenai sumber dana awal untuk JKP terkait
pos anggarannya. Sebab saat ini Kementerian Keuangan masih menyusun regulasi atau aturan
turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.
"Nanti akan kita follow up setelah selesai detail regulasi dan aturan turunannya dan akan
diputuskan pemerintah untuk implementasinya," tuturnya saat dihubungi Selasa (6/10).
Meski begitu, ia juga tidak menyebutkan kapan target penyelesaian aturan turunan tersebut,
yang jelas saat ini pemerintah masih merumuskannya.
Adapun Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) akan diberikan dalam bentuk uang tunai, akses
informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
Selain itu, program JKP ini nantinya akan diberikan dengan sumber dana dari modal awal
pemerintah. Sebagian juga berasal dari rekomposisi iuran program jaminan sosial yang sudah
berlaku saat ini dan diikuti oleh pekerja, serta dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.
Editor : Hari Gunarto (hari_gunarto@investor.co.id).
161
