Page 158 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat memberi keterangan dengan
beberapa menteri di Jakarta, Rabu (7/10), mengatakan salah satu isu yang memicu kemarahan
para pekerja adalah informasi mengenai penghapusan upah minimun dalam UU tersebut.

"Saya tegaskan kalau upah minimum tidak dihapuskan, tapi tetap mempertimbangkan
pertumbuhan ekonomi dan inflasi, dan (gaji) yang diterima itu tidak akan turun," kata Airlangga
dalam konferensi pers virtual.

Selain itu, kepastian pesangon juga tetap dibayarkan terdapat di dalam UU. Selain itu dalam
pemutusan hubungan kerja, pekerja akan mendapatkan pelatihan dan akses menuju pekerjaan
yang baru.

"Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, ada manfaat berupa peningkatan kompetensi
ataupun serta diberikan akses kepada pekerjaan yang baru," jelasnya.

Untuk pembagian waktu kerja serta istirahat, dia mengatakan tak ada perubahan. Secara rinci,
aturan yang dimuat dalam Pasal 77 itu, mencakup fleksibilitas atas kondisi tertentu. Pengusaha
juga wajib memberikan cuti dan waktu istirahat, serta waktu ibadah. "Terkait dengan cuti, baik
itu untuk melahirkan, menyusui, dan, tetap sesuai Undang-Undang, tidak dihapus," katanya.

Begitu pun dengan pekerja akan mendapatkan jaminan perlindungan upah dan kesejahteraan,
sedangkan untuk tenaga kerja asing tentu yang diatur adalah untuk beberapa kasus tertentu.

Lebih lanjut, Menko mengatakan aturan baru itu juga memberi perlindungan bagi Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga berdampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi
nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi UMKM, Teten Masduki, mengungkapkan bahwa
99 persen pelaku usaha di Tanah Air merupakan sektor UMKM yang menyerap 97 persen tenaga
kerja. "Dengan UU Cipta Kerja kemampuan UMKM menyerap tenaga kerja semakin besar. Ini
akan memperkuat UMKM dan koperasi di Indonesia," tegas Teten.

Berkaitan dengan perizinan, selama ini, kata Teten, UMKM disamakan dengan pelaku usaha
besar sekarang dipermudah untuk pendaftaran saja. Selain itu, juga diberi kemudahan untuk
membangun kemitraan dengan perusahaan besar terutama dalam suplai bahan baku.

Dalam hal fasilitas, UMKM akan diberi insentif fiskal untuk pengembangan dan pemberdayaan,
melalui penyiapan dana alokasi khusus, fasilitas layanan hukum karena banyak saat bermitra
sehingga harus dibantu. Mereka juga diprioritaskan sebagai untuk pengadaan belanja barang
dan jasa pemerintah. n.

157