Page 153 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 153
karena ingin mendapatkan penghasilan yang lebih," kata Fildzah Namun, kata Fildzah, bukan
jaminan bahwa pekerja akan mendapatkan besaran upah dan tingkat kesejahteraan yang layak
pada satu pekerjaan yang diampu kepadanya.
LIPI: UU CIPTAKER BUAT PEKERJA PRODUKTIF TAPI UPAH RENDAH
JAKARTA -- Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Fathimah Fildzah Izzati menilai, Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) memang bisa
membuat pekerja lebih produktif. Namun, tingkat upah dan kesejahteraan pekerja rendah.
"Iya dituntut lebih produktif karena upah didasarkan pada satuan waktu dan hasil, tapi dengan
tingkat upah dan kesejahteraan yang sangat rendah," kata Fildzah di Jakarta, Rabu (8/10).
Sebelumnya, Fildzah mengatakan, di dalam pasal 88 B UU Ciptaker disebutkan bahwa upah
ditetapkan berdasarkan dua hal, yaitu satuan waktu dan satuan hasil. Itu berarti upah yang
diterima pekerja akan lebih besar jika waktu bekerja lebih lama dan hasil pekerjaan lebih banyak.
"Kita sudah bisa melihat contohnya para supir taksi dan ojek daring di ekonomi perusahaan-
perusahaan seperti Gojek, Grab, dan lain-lain. Mereka kan kerja berdasarkan order yang mereka
terima. Mereka bisa bekerja melebihi jam kerja pada umumnya, misalnya delapan jam kerja,
karena ingin mendapatkan penghasilan yang lebih," kata Fildzah Namun, kata Fildzah, bukan
jaminan bahwa pekerja akan mendapatkan besaran upah dan tingkat kesejahteraan yang layak
pada satu pekerjaan yang diampu kepadanya.
"Sebab, struktur dan skala upah ditentukan oleh kemampuan perusahaan," ujarnya.
Fildzah mengatakan, ketentuan semula berdasarkan pasal 92 Undang-Undang Ketenagakerjaan
diubah dengan UU Omnibus Law tersebut. Kini, dengan disahkannya UU Cipta Kerja itu,
pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan
kemampuan perusahaan dan produktivitas.
Semula, pada pasal 92 UU Ketenagakerjaan, pengusaha menyusun struktur dan skala upah
dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi pekerja.
Struktur dan skala upah digunakan sebagai pedoman pengusaha dalam menetapkan upah.
Kemudian ditegaskan pula melalui pasal sisipan setelahnya yaitu pasal 92 A yang menyebutkan:
' Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan
perusahaan dan produktivitas.' Fildzah mengatakan dirinya tidak dapat mendukung ruh yang ada
di dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.
"Kalau, kesannya kayak pro sama omnibus law. Padahal saya menentang," kata Fildzah ujarnya.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah pada Rabu (7/10) kembali menjelaskan soal
poin-poin klaster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja yang selama ini mengalami distorsi informasi
di masyarakat, pekerja atau buruh, di antaranya adalah soal UMK. Menurut Ida, terdapat
penegasan variabel dan formula dalam penetapan upah minimum berdasarkan pertumbuhan
ekonomi atau inflasi.
Di mana ketentuan mengenai UMK juga tetap dipertahankan di UU Ciptaker. "Saya ulang untuk
menegaskan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota tetap dipertahankan," katanya.
Hal lain yang terjadi distorsi dalam UU Cipta Kerja pada klaster ketenagakerjaan, kata Ida, adalah
UU ini disebut menghapus ketentuan mengenai penangguhan pembayaran upah minimum. Ida
kembali membantah hal itu.
152
