Page 155 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 155
Judul Menaker Ida Beberkan Nasib Kenaikan Upah Minimum Provinsi 2021
Nama Media viva.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1309836-menaker-ida-beberkan-
nasib-kenaikan-upah-minimum-provinsi-2021
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-08 00:24:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Tenaga Kerja) Namun demikian, akibat pandemi COVID-19,
pertumbuhan ekonomi kita minus. Saya kira tidak memungkinkan bagi kita menetapkan secara
normal sebagaimana PP atau aturan perundang-undangan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Tenaga Kerja) Sementara rekomendasi Dewan Pengupahan
Nasional kembali ke UMP 2020. Tapi nanti kami akan update, karena kami akan dengarkan sekali
lagi Dewan Pengupahan Nasional
negative - Ida Fauziyah (Menteri Tenaga Kerja) Karena kalau kita paksakan mengikuti PP 78 atau
mengikuti UU baru (Cipta Kerja), ini pasti akan ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang
tidak mampu membayar upah minimum provinsi
Ringkasan
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menegaskan, penentuan upah minimum provinsi masih
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Namun, pada
2021, kemungkinan ada pengecualian apabila pandemi COVID-19 belum berakhir.
MENAKER IDA BEBERKAN NASIB KENAIKAN UPAH MINIMUM PROVINSI 2021
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menegaskan, penentuan upah minimum provinsi masih
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Namun, pada
2021, kemungkinan ada pengecualian apabila pandemi COVID-19 belum berakhir.
Dia mengakui, berdasarkan aturan itu, komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sudah waktunya
disesuaikan. Artinya, UMP tahun depan seharusnya mengalami kenaikan.
"Namun demikian, akibat pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi kita minus. Saya kira tidak
memungkinkan bagi kita menetapkan secara normal sebagaimana PP atau aturan perundang-
undangan," ujar Ida dalam konferensi pers secara virtual, Rabu, 7 Oktober 2020.
154
