Page 150 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Judul LIPI: Pasal 66 UU Cipta Kerja Langgengkan Outsourcing
Nama Media republika.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qhu0ow328/lipi-pasal-66-uu-cipta-kerja-
langgengkan-emoutsourcingem
Jurnalis Indira Rezkisari
Tanggal 2020-10-08 00:42:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Fildzah Izzati (Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
Tapi di RUU Cipta Kerja tidak ada lagi pengaturan (batas) seperti itu. Jadi artinya di UU 13/2003
saja yang ada peraturan tidak boleh di inti kegiatan (core) produksi masih banyak dilanggar,
sistem kerja outsourcing ini diterapkan di semua lini, apalagi kalau di UU Cipta Kerja ini,
outsourcing atau alih daya itu tidak ditetapkan atau boleh di mana saja, begitu. Jadi benar-benar
dilanggengkan

neutral - Fildzah Izzati (Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
Logika UU itu memang adalah untuk menciptakan iklim yang ramah investasi. Nah, konsekuensi
logis dari penciptaan iklim yang ramah investasi itu kan ada beberapa hal. Pertama,
mempermudah izin investasi, misalnya mempermudah prosedur-prosedur seperti analisis
mengenai dampak lingkungan (Amdal), dan lain-lain. Kedua, mengurangi biaya tenaga kerja tadi

Ringkasan

Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Fathimah Fildzah
Izzati mengatakan Pasal 66 Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja akan melanggengkan
sistem kerja alih daya.

Fildzah mengatakan penerapan sistem kerja alih daya (outsourcing) sebelumnya dibatasi dengan
Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal itu mengatur bahwa
outsourcing hanya boleh dilakukan untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak
berhubungan langsung dengan proses produksi.

149