Page 148 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Judul KRPI Tolak UU Cipta Kerja dan Desak Presiden Batalkan Pengesahan
Nama Media viva.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.viva.co.id/berita/nasional/1309864-krpi-tolak-uu-cipta-
kerja-dan-desak-presiden-batalkan-pengesahan
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-08 00:59:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Saepul Tavip (Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP)) Apabila pemerintah
bersikeras mengundangkan peraturan tersebut maka kami akan mengajukan judicial review ke
Mahkamah Konstitusi

neutral - Omnibuslaw (None) Berbagai usulan masyarakat seperti angin lalu, meskipun
argumentasi filosofis, juridis, maupun sosiologis telah disampaikan berbagai pihak jauh lebih kuat
karena bernafaskan konstitusi UUD 1945, ketimbang muatan Naskah Akademik dan RUU Cipta
Kerja yang dibuat Pemerintah

positive - Omnibuslaw (None) Mengapa isi draf final berbeda dengan keputusan rapat panja RUU
Cipta Kerja, Minggu, 27 September 2020, di Hotel Swissbell Tangerang

negative - Omnibuslaw (None) Yang di UU 13/2003 jelas batasannya

negative - Saepul Tavip (Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP)) Ini salah satu contoh
masih yang lainnya soal upah minimum, mekanisme PHK serta kompensasinya, penggunaan
TKA, jam kerja lembur dan bahaya lainnya dalam klaster ketenagakerjaan di UU Cilaka

neutral - Saepul Tavip (Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP)) Selain undang-undang
tersebut tidak berpihak dan tidak melindungi pada Pekerja/Buruh Indonesia, serta tidak
menjamin terciptanya lapangan kerja yang layak bagi rakyat Indonesia

Ringkasan

Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.
Mereka mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perppu) tentang pembatalan pengesahan UU Cipta Kerja.

147