Page 146 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 146
Judul UU Cipta Kerja Bisa Dibatalkan
Nama Media suaramerdeka.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.suaramerdeka.com/news/nasional/242920-uu-cipta-kerja-
bisa-dibatalkan
Jurnalis Ant
Tanggal 2020-10-08 01:27:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Fahri Hamzah (Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelombang Rakyat (Gelora)
Indonesia) Ini bukan open policy, tapi legal policy. UU ini (UU Cipta Kerja-Red) dianggap oleh
publik dan konstitusi merampas hak publik dan rakyat sehingga berpotensi dibatalkan secara
keseluruhan oleh MK. Bisa dibatalkan total oleh Mahkamah Konstitusi,
negative - Ade Irfan Pulungan (Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP)) Masih ada ruang
jika tidak puas dengan undang-undang yaitu judicial review ke Mahkamah Konstitusi ( MK)
Ringkasan
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah
menilai Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai "The Guardian of Constitution" atau "Penjaga
Konstitusi' dapat membatalkan seluruh isi dari Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja
yang telah disahkan oleh DPR pada Senin (5/10). Sebab, menurut Fahri, UU tersebut melampaui
tata cara pembuatan undang-undang sebagaimana mestinya, selain masih kurangnya sosialisasi
RU Omnibus Law Cipta Kerja sebelum disahkan secara cepat oleh DPR. "Omnibus Law jelas
melanggar kontstitusi karena pembuatan undang-undang harus mengacu pada tata cara
pembuatan undang-undang, bukan hanya soal sosialiasi, tapi harusnya pakai Perpu dan diuji di
DPR," kata Fahri.
UU CIPTA KERJA BISA DIBATALKAN
JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri
Hamzah menilai Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai "The Guardian of Constitution" atau
"Penjaga Konstitusi' dapat membatalkan seluruh isi dari Undang-undang (UU) Omnibus Law
Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR pada Senin (5/10). Sebab, menurut Fahri, UU tersebut
melampaui tata cara pembuatan undang-undang sebagaimana mestinya, selain masih
kurangnya sosialisasi RU Omnibus Law Cipta Kerja sebelum disahkan secara cepat oleh DPR.
"Omnibus Law jelas melanggar kontstitusi karena pembuatan undang-undang harus mengacu
145
