Page 141 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 141
MENAKER: PENETAPAN UPAH MINIMUM 2021 AKAN SULIT JIKA MENGACU PP
78/2015
Menaker: Penetapan Upah Minimum 2021 Akan Sulit Jika Mengacu PP 78/2015 Laporan: Raiza
Andini Kamis, 08 Oktober 2020, 00:24 WIB Menaker Ida Fauziah/Net Menteri Tenaga Kerja Ida
Fauziah menyampaikan perihal upah minimum tahun 2021.
Berita terkait Tahap Dua Masih Proses, Kemnaker Proses Bantuan Pekerja Gelombang Ketiga
Saleh Daulay: Insentif Rp 600 Ribu Cocoknya Bagi Korban PHK Bukan Pekerja Berpenghasilan
Rp 5 Juta Saleh Daulay: Insentif Rp 600 Ribu Bagi Pekerja Jadi Tempat Promosi BPJS
Ketenagakerjaan Menurutnya, sementara ini acuan tentang penetapan upah minimum itu
berdasarkan PP 78/2015.
Di dalam PP tersebut disampaikan dalam kurun waktu lima tahun akan ada peninjauan
kebutuhan hidup layak (KHL).
Adapun KHL tersebut jatuh temponya pada tahun 2021 di mana ada perubahan komponen-
komponen KHL untuk 2021 ini.
"Akibat dari pandemi Covid-19 ini pertumbuhan ekonomi kita minus. Saya kira tidak
memungkinkan bagi kita menetapkan secara normal sebagaimana Peraturan Pemerintah dan
peraturan perundang-undangan," ucap Ida dalam jumpa media secara virtual soal Omnibus Law
UU Cipta Kerja bersama beberapa menteri, Rabu (7/10).
Untuk penetapan UMP 2021 ini, kata Ida, telah mendapatkan saran dari dewan pengupahan
nasional.
Ditambahkan Ida, saran tersebut akan dijadikan acuan Kemnaker untuk menetapkan upah
minimum tahun 2021.
Tahap Dua Masih Proses, Kemnaker Proses Bantuan Pekerja Gelombang Ketiga "Karena kalau
kita paksakan mengikuti PP 78 atau mengikuti undang-undang baru ini pasti akan banyak sekali
perusahaan perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimum provinsi. Sementara
rekomendasi yang diberikan oleh dewan pengupahan nasional adalah kembali pada UMP tahun
2020," ujarnya.
"Tapi nanti pasti kami akan aktif Pak Menko karena kami akan mendengarkan sekali lagi Dewan
Pengupahan Nasional," tandasnya.
EDITOR: ANGGA ULUNG TRANGGANA Tag: KEMNAKER IDA FAUZIAH UPAH BURUH.
140
