Page 142 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 142
Judul Begini Cara Kepala BP2MI dan Mendagri Cegah Penempatan PMI
Nonprosedural
Nama Media jpnn.com
Newstrend PMI Ilegal
Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/begini-cara-kepala-bp2mi-dan-mendagri-
cegah-penempatan-pmi-nonprosedural
Jurnalis fri
Tanggal 2020-10-08 02:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Adanya UU Nomor 18 tahun 2017 yang
menggantikan UU no 39 tahun 2004, telah berdampak pada terjadinya perubahan tata kelola
Pelindungan dan Penempatan PMI. Dimana pada UU sebelumnya, pemerintah daerah sama
sekali tidak terlibat dalam tata kelola penempatan dan pelindungan PMI
positive - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Apabila tidak terdapat penguatan peran Pemerintah
Kabupaten/Kota/Desa dalam pelaksanaan tata kelola penempatan dan pelindungan PMI, maka
akan semakin banyak lagi pengiriman PMI secara nonprosedural dengan kualitas kompetensi
yang rendah, sehingga akan menimbulkan kasus-kasus PMI di negara-negara tujuan
penempatan
positive - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Dalam memberantas sindikat pengiriman PMI secara
ilegal ini membutuhkan kerja-kerja kolaborasi, serta dukungan dari seluruh stakeholder termasuk
pemerintah daerah. Di samping itu, BP2MI juga akan segera memetakan daerah yang menjadi
kantong-kantong PMI, pola perekrutan dan pola pengiriman PMI secara ilegal ke negara-negara
tujuan penempatan
positive - Muhammad Tito Karnavian (Mendagri) Dengan kerja sama yang erat antara BP2MI
dengan pemerintah daerah ke depannya, diharapkan PMI dan keluarganya dapat terlindungi
secara maksimal. Utamanya, mereka dapat meningkatkan kesejahteraan bagi dirinya dan
keluarga, serta berkontribusi pada bangsa dan Negara
Ringkasan
Masih maraknya penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural, mendorong
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk terus berkoordinasi dengan
Kementerian/Lembaga terkait, utamanya seluruh jajaran pemerintah daerah.
141
