Page 143 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

BEGINI CARA KEPALA BP2MI DAN MENDAGRI CEGAH PENEMPATAN PMI
NONPROSEDURAL
JAKARTA - Masih maraknya penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural,
mendorong Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk terus berkoordinasi
dengan Kementerian/Lembaga terkait, utamanya seluruh jajaran pemerintah daerah.

"Adanya UU Nomor 18 tahun 2017 yang menggantikan UU no 39 tahun 2004, telah berdampak
pada terjadinya perubahan tata kelola Pelindungan dan Penempatan PMI. Dimana pada UU
sebelumnya, pemerintah daerah sama sekali tidak terlibat dalam tata kelola penempatan dan
pelindungan PMI," kata Kepala BP2MI, Benny Rhamdani saat bertemu Menteri Dalam Negeri
(Mendagri), Muhammad Tito Karnavian di Jakarta, Kamis (1/10).

Dalam UU 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, lanjut Benny, telah
memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota
dan Desa, yang diamanatkan pada pasal 40, 41, dan 42.
Benny menjelaskan, namun dalam kenyataannya, masih banyak Pemerintah Daerah yang belum
memahami mandat dari UU No 18 tahun 2017 tersebut. Adapun beberapa hal yang perlu segera
dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah: Pertama, memfasilitasi pendidikan dan pelatihan
melalui BLKLN yang berkualitas, hal ini untuk mendukung kebijakan pembebasan biaya pelatihan
bagi calon PMI.

Kedua, memfasilitasi berdirinya LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap) yang merupakan sentra
pelayanan bagi PMI yang terdiri dari beberapa unsur instansi terkait, seperti : Imigrasi,
Kepolisian, Dukcapil, Dinas Ketenagakerjaan, BPJS dan BP2MI.

Ketiga, mengawasi kualitas LPK (swasta) di daerah, sehingga akan menghasilkan calon PMI yang
mempunyai kompetensi. Keempat, melakukan edukasi dan sosialisasi bagi calon PMI di
daerahnya. Kelima, melakukan pemberdayaan bagi PMI yang telah selesai bekerja di negara
penempatan. Keenam, pembentukan Peraturan Daerah yang mendukung pelindungan terhadap
PMI.

"Apabila tidak terdapat penguatan peran Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa dalam pelaksanaan
tata kelola penempatan dan pelindungan PMI, maka akan semakin banyak lagi pengiriman PMI
secara nonprosedural dengan kualitas kompetensi yang rendah, sehingga akan menimbulkan
kasus-kasus PMI di negara-negara tujuan penempatan," papar Benny.

Untuk mencegah pengiriman PMI secara ilegal ini, BP2MI juga telah membentuk Satgas
Pemberantasan Sindikat pengiriman PMI secara ilegal yang diluncurkan pada Hari Kemerdekaan
RI tanggal 17 Agustus 2020 lalu. "Dalam memberantas sindikat pengiriman PMI secara ilegal ini
membutuhkan kerja-kerja kolaborasi, serta dukungan dari seluruh stakeholder termasuk
pemerintah daerah. Di samping itu, BP2MI juga akan segera memetakan daerah yang menjadi
kantong-kantong PMI, pola perekrutan dan pola pengiriman PMI secara ilegal ke negara-negara
tujuan penempatan," ujar Benny.
Mendagri, Muhammad Tito Karnavian mendukung penuh upaya BP2MI untuk bersinergi dan
memberantas sindikat pengiriman PMI secara ilegal, yang akan dituangkan ke dalam MoU
(Memorandum of Understanding) antara BP2MI dan Kementerian Dalam Negeri. "Dengan kerja
sama yang erat antara BP2MI dengan pemerintah daerah ke depannya, diharapkan PMI dan
keluarganya dapat terlindungi secara maksimal. Utamanya, mereka dapat meningkatkan
kesejahteraan bagi dirinya dan keluarga, serta berkontribusi pada bangsa dan Negara," tutup
Tito.

(fri/jpnn) Yuk, Simak Juga Video ini!

142