Page 156 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 156
Meski demikian, Ida mengatakan, pemerintah akan berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan
Nasional mengenai hal ini. Sejumlah saran dari lembaga tersebut pun telah diterimanya.
"Sementara rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional kembali ke UMP 2020. Tapi nanti kami
akan update, karena kami akan dengarkan sekali lagi Dewan Pengupahan Nasional," katanya.
Lebih lanjut Ida mengatakan, kemungkinan saran dari Dewan Pengupahan Nasional itu akan
menjadi pertimbangan utama pihaknya dalam menentukan UMP. Pemerintah pun dikatakannya
tidak akan memaksakan kenaikan di tengah pandemi COVID-19 saat ini.
"Karena kalau kita paksakan mengikuti PP 78 atau mengikuti UU baru (Cipta Kerja), ini pasti
akan ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimum
provinsi," tegasnya. (ase).
155
