Page 209 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Judul Pemerintah Janji Tidak Hapus Upah Minimum Kok di UU Cipta Kerja
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/10/07/pemerintah-janji-
tidak-hapus-upah-minimum-kok-di-uu-cipta-kerja
Jurnalis Yanuar R Yovanda
Tanggal 2020-10-07 20:44:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi banyak yang berkembang bahwa upah
minimum dihapus. Upah minimum ini tetap kita atur, ketentuannya juga tetap mengacu UU
Nomor 13 Tahun 2003 dan PP Nomor 78 Tahun 2015

negative - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Sementara hal baru saya kira UU Cipta kerja
menghapus ketentuan mengenai penangguhan pembayaran upah minimum. Jadi, tidak bisa
ditangguhkan, ini jelas disebutkan di UU Cipta Kerja ini

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan, Undang-undang Cipta kerja tetap mengatur hak-hak
dan perlindungan upah bagi pekerja atau buruh sebagaimana peraturan perundang-undangan
sebelumnya yakni UU Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun
2015.

PEMERINTAH JANJI TIDAK HAPUS UPAH MINIMUM KOK DI UU CIPTA KERJA

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda , JAKARTA - Kementerian
Ketenagakerjaan menyatakan, Undang-undang Cipta kerja tetap mengatur hak-hak dan
perlindungan upah bagi pekerja atau buruh sebagaimana peraturan perundang-undangan
sebelumnya yakni UU Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun
2015.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, saat ini banyak isu di publik bahwa upah
minimum dihapuskan di UU Cipta Kerja , padahal tidak demikian.

"Jadi banyak yang berkembang bahwa upah minimum dihapus. Upah minimum ini tetap kita
atur, ketentuannya juga tetap mengacu UU Nomor 13 Tahun 2003 dan PP Nomor 78 Tahun
2015," ujarnya saat konferensi pers virtual, Rabu (7/10/2020).

208