Page 208 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 208
Setelah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan menyatakan pekerja di-PHK,
barulah upah tak diberikan.
Selain itu, Ida mengatakan, lewat Undang-undang Cipta Kerja, pemerintah melindungi para
pekerja dengan memberikan uang jaminan, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
"Ini yang kita tidak jumpai diatur di Undang-undang No 13 Tahun 2003. Ketika seseorang
mengalami PHK maka dia membutuhkan sangu dan diberikan cash benefit. Dan paling penting
ketika dia mengalami PHK maka membutuhkan skil baru maka membutuhkan upskilling," lanjut
Ida.
Kendati demikian Ida tak menyinggung mekanisme PHK yang diatur UU Cipta Kerja.
Dalam UU No. 13 Tahun 2003 proses PHK yang disebabkan pekerja yang dinilai mangkir atau
melanggar peraturan perusahaan diatur syarat yang cukup ketat.
Sebelumnya, berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003, pekerja dinyatakan berhak atas pesangon
sebanyak dua kali lipat dari perhitungan berdasarkan masa kerja. Ketentuan itu tak ada di UU
Cipta Kerja.
207
