Page 204 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Ida juga memastikan bahwa upah minimum kabupaten/kota ( UMK) masih dipertahankan.

"Terdapat penegasan Hal lainnya, kata Menaker, UU Cipta Kerja menghapus mengenai
penangguhan pembayaran upah minimum.

Menurut dia, ini telah jelas disebutkan di dalam UU Cipta Kerja . Di samping itu juga,
memperkuat perlindungan upah bagi para pekerja/buruh serta meningkatkan pertumbuhan
sektor usaha mikro dan kecil, di dalam UU Cipta Kerja juga mengatur pengupahan di sektor
UMKM.

Ida menekankan, pembuatan beleid tersebut tidak hanya mementingkan pekerja informal, tetapi
juga harus memastikan perlindungan bagi usaha mikro dan kecil. "Jadi, perluasan kesempatan
kerja juga kita harapkan dari UMKM kita dan akan diatur pengupahannya di dalam Undang-
Undang Cipta Kerja," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyatakan,
omnibus law UU Cipta Kerja terutama klaster Ketenagakerjaan merugikan para buruh/pekerja.
Salah satunya karena adanya penghapusan UMP, UMK, UMSK dan UMSP.

Menurut dia, UMK ditetapkan bersyarat yang diatur kemudian adalah pemerintah. Hal ini sebut
dia, hanya menjadi alibi bagi pemerintah untuk menghilangkan UMK di daerah-daerah yang
selama ini berlaku, karena kewenangan untuk itu ada di pemerintah.

Padahal dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, UMK langsung ditentukan tanpa syarat. Selain itu,
yang diwajibkan untuk ditetapkan adalah upah minimum provinsi (UMP).

Hal ini menurut Said Iqbal, makin menegaskan bahwa UMK hendak dihilangkan, karena tidak
lagi menjadi kewajiban untuk ditetapkan.

Adapun yang diinginkan buruh adalah UMK ditetapkan sesuai UU No. 13 Tahun 2013 tanpa
syarat, dengan mengacu kepada kebutuhan hidup layak (KHL).

(kompas.com/ade miranti karunia).

203