Page 200 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 200
Dia menambahkan, dana awal untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dalam Undang-
Undang sudah masuk dalam APBN dan sudah disetujui oleh Menteri Keuangan.
"Kita mengatur bahwa dana awalnya akan diambil dari APBN paling besar Rp6 triliun," katanya
Sebelumnya, Kementerian Ketenegakerjaan (Kemnaker) melumnya, mastikan akan mengatur
syarat dan tata cara pengusaha yang akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pasalnya dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) menghilangkan PHK yang mana
tidak akan mendapatkan pesangon.
"Ini kami memberikan kepastian kalau hak pesangon diterima dengan skema selain pesangon,
pekerja juga dapat jaminan kehilangan pekerjaan yang ini dikenal dalam UU 13/2003,"
tandasnya.
(fbn.-).
199
