Page 203 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 203
Judul Menaker Ida Fauziyah Tegaskan Upah Minimum Tidak Dihapus Tapi
Diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nama Media jabar.tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2020/10/07/menaker-ida-fauziyah-
tegaskan-upah-minimum-tidak-dihapus-tapi-diatur-dalam-peraturan-
pemerintah
Jurnalis Adityas Annas Azhari
Tanggal 2020-10-07 20:56:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Jadi, upah minimum ini tetap kita atur, kemudian ketentuannya
juga tetap mengacu Undang-Undang 13/2003 dan PP No. 78/2015. Memang selanjutnya akan
diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi formula lebih detailnya diatur dengan peraturan
pemerintah
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)) Jadi, perluasan kesempatan kerja
juga kita harapkan dari UMKM kita dan akan diatur pengupahannya di dalam Undang-Undang
Cipta Kerja
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menyatakan, dalam omnibus law Undang-
Undang ( UU) Cipta Kerja tidak ada penghapusan upah minimum. Penetapan upah minimum
tersebut tetap berdasarkan peraturan pemerintah.
MENAKER IDA FAUZIYAH TEGASKAN UPAH MINIMUM TIDAK DIHAPUS TAPI
DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH
TRIBUNAJABAR.ID, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menyatakan,
dalam omnibus law Undang-Undang ( UU) Cipta Kerja tidak ada penghapusan upah minimum.
Penetapan upah minimum tersebut tetap berdasarkan peraturan pemerintah.
"Jadi, upah minimum ini tetap kita atur, kemudian ketentuannya juga tetap mengacu Undang-
Undang 13/2003 dan PP No. 78/2015. Memang selanjutnya akan diatur dengan peraturan
pemerintah. Jadi formula lebih detailnya diatur dengan peraturan pemerintah," katanya dalam
konfrensi pers daring, Rabu (7/10/2020).
202
