Page 198 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

SERIKAT PEKERJA : UPAH MINIMUM HARUS NAIK TAHUN DEPAN

JAKARTA -- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan upah
minimum 2021 harus tetap naik terlepas dari kondisi perekonomian demi menjamin daya beli
masyarakat.

"Untuk 2021 jangan sampai seperti 1998 ketika Soeharto mengeluarkan aturan tidak ada
kenaikan upah. Daya beli masyarakat akan semakin ambruk jika tidak ada kenaikan pemasukan,"
kata Said Iqbal kepada Bisnis, Rabu (7/10/2020).

Said Iqbal mengatakan perekonomian yang tertekan tidak bisa menjadi alasan penundaan
kenaikan upah minimum. Pemerintah disebutnya perlu berkaca pada kondisi 1999 ketika upah
minimum tetap naik 16 persen meski perekonomian pada 1998 tercatat tumbuh negatif 13,16
persen.

Terkait komentar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang menyebutkan dasar penghitungan
upah minimum tak bisa mengacu pada aturan lama karena memberatkan pemberi kerja, Said
Iqbal menilai hal tersebut tidak perlu menjadi soal.

Perusahaan yang tidak mampu menaikkan upah minimum disebutnya bisa melaporkan kondisi
keuangan agar lepas dari kewajiban tersebut.

"Jadi perusahaan yang mampu tetap menaikkan upah, sementara yang tidak bisa harus
melaporkan kondisi keuangan agar tidak bebas dari kewajiban," lanjutnya.
Adapun terkait pengesahan UU Cipta Kerja, KSPI tetap menyuarakan penolakan atas
dihapuskannya upah minimum sektoral (UMSK) dan pengenaan syarat untuk pemberlakuan upah
minimum kota/kabupaten (UMK).

"Di seluruh dunia ada upah minimum sektoral yang berlaku sesuai kontribusi nilai tambah tiap-
tiap produksi terhadap PDB negara. Akan tidak adil jika dihapuskan," katanya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bahwa dasar penghitungan
upah minimum 2021 bakal mengacu pada besaran upah minimum 2020 sebagaimana usulan
sementara Dewan Pengupahan. Usulan ini mengemuka dengan mempertimbangkan kondisi
perekonomian sepanjang 2020 yang menunjukkan performa negatif.

"Rekomendasi dari Dewan Pengupahan sementara mengacu pada UMP 2020. Kami akan update
dan dengar kembali usulan dari Dewan Pengupahan," kata Ida dalam konferensi pers di Jakarta,
Rabu (7/10/2020).

Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan sendiri memerlukan revisi
menyusul datangnya jatuh tempo peninjuan komponen hidup layak (KHL) yang dilakukan lima
tahun sejak beleid tersebut diterbitkan.

Ida mengatakan terdapat sejumlah komponen yang berubah untuk 2021. Meski demikian, dia
mengemukakan penghitungan upah minimum dengan mengacu pada Undang-Undang dan
Peraturan Pemerintah tidak mungkin dilakukan karena pandemi telah mengakibatkan
perekonomian tumbuh negatif.

"Kita semua tahu akibat pandemi pertumbuhan ekonomi minus, tidak mungkin bagi kita
meghitung dengan normal sebagaimana diatur dalam UU dan PP. Kalau dipaksakan mengikuti
aturan lama, akan banyak perusahaan yang tidak sanggup bayar upah minimum," kata Ida..

197