Page 196 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 196
Menurut dia program JKP diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebsar
Rp6 triliun. Dari program tersebut korban PHK mendapatkan manfaat berupa uang tunai hingga
pelatihan kerja. Pihaknya memastikan anggaran tersebut telah masuk dalam UU dan telah
disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Kita mengatur bahwa dana awalnya akan diambil
dari APBN paling besar Rp6 triliun," ungkap dia.
Sebagai informasi, Kementerian Ketenegakerjaan (Kemnaker) sebelumnya juga telah mengatur
syarat dan tata cara pengusaha yang akan melakukan PHK. Dengan demikian tidak benear
adanya jika buruh yang di PHK tdiak mendapatkan pesangon."Ini kami memberikan kepastian
kalau hak pesangon diterima dengan skema selain pesangon. Pekerja juga dapat jaminan
kehilangan pekerjaan yang ini dikenal dalam UU No.13 Tahun 2003," tandas dia.
(nng).
195
