Page 191 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Sedangkan, penghitungan komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup
layak diatur dengan Keputusan Menteri. Ketentuan inilah dihapus dan diganti dengan Pasal Pasal
88 C. Di pasal pengganti tersebut, upah sektoral dihapuskan.

Perbedaan lain, UU Ciptaker juga mencantumkan pasal baru, yakni Pasal 90 B yang
mengecualikan ketentuan upah minimum untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Upah
pekerja UMKM diatur berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pemberian kerja sedangkan
tata cara lebih lanjut pengaturan upah pekerja untuk UMKM diatur lebih lanjut lewat peraturan
pemerintah.

Pasal 90B ayat (2) berbunyi: upah pada Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan berdasarkan
kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh di perusahaan . Adapun ayat (3)
menyatakan: kesepakatan upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya
sebesar persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data yang
bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik . Lalu pada ayat (4) menambahkan,
bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai upah bagi Usaha Mikro dan Kecil diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menolak UU
Cipta Kerja karena dihapusnya UMK bersyarat dan UMSK. Sebab UMK di setiap kabupaten/kota
berbeda nilainya, karena tidak benar kalau UMK di Indonesia lebih mahal dari negara Asia
Tenggara lainnya.
Selain itu, UMSK dinilai harus tetap ada. Sebab, tidak adil jika pekerja di sektor otomotif dan
pertambangan nilai UMK-nya sama dengan perusahan baju atau kerupuk.

"Karena itulah di seluruh dunia ada Upah Minimum Sektoral yang berlaku sesuai kontribusi nilai
tambah tiap-tiap industri terhadap PDP negara," ujar Said belum lama ini.

Sebagai jalan tengah, penetapan nilai kenaikan dan jenis industri yang mendapatkan UMSK bisa
dilakukan di tingkat nasional, untuk beberapa daerah dan jenis industri tertentu saja. Jadi UMSK
tidak lagi diputuskan di tingkat daerah dan tidak semua industri mendapatkan UMSK.

"Jadi upah minimum yang diberlakukan tidak harus sama rata sama rasa, karena faktanya setiap
industri berbeda kemampuannya. Karena itu masih dibutuhkan UMSK," ujar Said.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah pada Rabu (7/10) kembali menjelaskan soal
poin-poin klaster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja yang selama ini mengalami distorsi informasi
di masyarakat, pekerja atau buruh, di antaranya adalah soal UMK. Menurut Ida, terdapat
penegasan variabel dan formula dalam penetapan upah minimum berdasarkan pertumbuhan
ekonomi atau inflasi.

Di mana ketentuan mengenai UMK juga tetap dipertahankan di UU Ciptaker. "Saya ulang untuk
menegaskan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota tetap dipertahankan," katanya.
Hal lain yang terjadi distorsi dalam UU Cipta Kerja pada klaster ketenagakerjaan, kata Ida, adalah
UU ini disebut menghapus ketentuan mengenai penangguhan pembayaran upah minimum. Ida
kembali membantah hal itu.

"Jadi banyak yang berkembang bahwa, upah minimum dihapus. Padahal upah minimum ini tetap
diatur dan ketentuannya juga tetap mengacu pada uu 13 tahun 2003 dan PP 78 tahun 2015,"
tegasnya.

In Picture: Ratusan Buruh Tolak UU Ciptaker di Kawasan Pulogadung Peneliti Pusat Penelitian
Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Fathimah Fildzah Izzati menilai, UU Ciptaker
memang bisa membuat pekerja lebih produktif. Namun, tingkat upah dan kesejahteraan rendah.

190