Page 188 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 188
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan terdapat
sejumlah perlindungan tambahan kepada pekerja dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang
sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
"Klaster ketenagakerjaan merupakan klaster yang banyak sekali terjadi distorsi informasi yang
begitu masif di masyarakat," kata Ida.
Menurut Menaker, UU Cipta Kerja itu tetap mengatur ketentuan perlindungan hak bagi pekerja
atau buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang menjadi dasar penyusunan perjanjian.
Adapun tambahan tersebut di antaranya untuk pekerja atau buruh PKWT diberikan perlindungan
tambahan berupa kompensasi ketika masa PKWT berakhir.
"Ada tambahan baru yang tidak dikenal dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, yang justru
memberikan perlindungan pada pekerja PKWT yaitu kompensasi ke pekerja/buruh saat
berakhirnya PKWT," kata Ida.
Dalam UU Cipta Kerja itu, lanjut dia, juga memasukkan prinsip pengalihan perlindungan hak bagi
pekerja/buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya sepanjang obyek pekerjaan masih
ada.
Menaker juga menyebutkan bahwa syarat-syarat perizinan perusahaan alih daya yang
terintegrasi dalam Online Single Submission (OSS) juga diatur dalam UU Cipta Kerja ini sehingga
ada pengawasan kepada perusahaan outsourcing yang tidak terdaftar.
UU Cipta Kerja, kata dia, juga mengatur ketentuan baru terkait pengaturan waktu kerja dan
istirahat pada sektor usaha dan pekerjaan tertentu di era ekonomi digital, dan mengakomodasi
tuntutan dari pekerja/buruh.
Tak hanya itu, perlindungan tambahan baru yakni UU Cipta Kerja ini menghapus ketentuan
mengenai penangguhan pembayaran upah minimum.
"Tidak bisa ditangguhkan. Itu clear di UU Cipta Kerja," kata Ida.
Untuk memberikan penguatan perlindungan kepada pekerja/buruh, lanjutnya, Omnibus Law ini
juga mengatur ketentuan pengupahan bagi sektor usaha mikro dan kecil.
"Perlindungan itu tidak hanya pada pekerja formal saja, juga harus memastikan perlindungan
bagi pekerja sektor usaha mikro kecil," kata Ida.
Dalam UU Cipta Kerja juga mengatur ketentuan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi
pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berupa uang tunai, akses informasi
pasar kerja dan pelatihan kerja, selain pesangon yang diberikan pengusaha.
"Adanya skema di samping pesangon yang diberikan pengusaha, pekerja mendapatkan JKP yang
ini tidak dikenal dalam UU 13 tahun 2003," kata dia lagi.
Namun Menaker tidak membeberkan besaran pesangon yang diberikan kepada pekerja kena
PHK, termasuk besaran JKP yang akan diberikan. Adapun rincian uang pesangon diatur dalam
pasal 156 UU Cipta Kerja.
187
