Page 190 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

(Ciptaker) yang dipersoalkan serikat buruh atau pekerja. Sebelumnya, model pengupahan
seperti ini tidak diatur oleh UU.
Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur skema upah
dengan satuan hasil dan waktu. Sementara, dalam UU Ciptaker, upah satuan hasil dan waktu
diatur dalam Pasal 88 B. Pasal itu berbunyi: ayat (1) Upah ditetapkan berdasarkan: a. satuan
waktu; dan/atau b. satuan hasil.

Sedangkan ayat (2) menyatakan, ketentuan lebih lanjut mengenai upah berdasarkan satuan
waktu dan/atau satuan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Selain upah berdasarkan waktu dan hasil, UU Ciptaker mempertahankan skema upah minimum
provinsi dan kabupaten. Pasal 88C ayat (1) UU Ciptaker menyatakan bahwa Gubernur wajib
menetapkan upah minimum provinsi.

Ayat berikutnya, ayat (2) Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan
syarat tertentu . Kemudian pada ayat (3), Upah minimum sebagaimana dimaksud pada
ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

Pada ayat (4), dijelaskan bahwa, syarat tertentu itu meliputi pertumbuhan ekonomi daerah dan
inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan . Pada ayat (5), Upah minimum kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud juga harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi.

Adapun dalam ayat (7), ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan upah minimum
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

In Picture: UU Ciptaker di Bandung Dalam UU 13/2003 Ketenagakerjaan, upah minimum
ditetapkan di tingkat provinsi, kabupaten/kota madya, dan sektoral diatur lewat Pasal 89 dan
diarahkan pada pencapaian kelayakan hidup. Upah minimum provinsi ditetapkan Gubernur
dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau
Bupati/Walikota. Sedangkan, penghitungan komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian
kebutuhan hidup layak diatur dengan Keputusan Menteri. Ketentuan inilah dihapus dan diganti
dengan Pasal Pasal 88 C. Di pasal pengganti tersebut, upah sektoral dihapuskan. Perbedaan lain,
UU Ciptaker juga mencantumkan pasal baru, yakni Pasal 90 B yang mengecualikan ketentuan
upah minimum untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Upah pekerja UMKM diatur
berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pemberian kerja sedangkan tata cara lebih lanjut
pengaturan upah pekerja untuk UMKM diatur lebih lanjut lewat peraturan pemerintah. Pasal 90B
ayat (2) berbunyi: upah pada Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara
pengusaha dengan pekerja/buruh di perusahaan. Adapun ayat (3) menyatakan: kesepakatan
upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya sebesar persentase tertentu
dari rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data yang bersumber dari lembaga yang
berwenang di bidang statistik. Lalu pada ayat (4) menambahkan, bahwa ketentuan lebih lanjut
mengenai upah bagi Usaha Mikro dan Kecil diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebelumnya,
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menolak UU Cipta Kerja
karena dihapusnya UMK bersyarat dan UMSK. Sebab UMK di setiap kabupaten/kota berbeda
nilainya, karena tidak benar kalau UMK di Indonesia lebih mahal dari negara Asia Tenggara
lainnya. Selain itu, UMSK dinilai harus tetap ada. Sebab, tidak adil jika pekerja di sektor otomotif
dan pertambangan nilai UMK-nya sama dengan perusahan baju atau kerupuk. ">Bentrok
Massa Demo Menolak UU Ciptaker di Bandung Dalam UU 13/2003 Ketenagakerjaan, upah
minimum ditetapkan di tingkat provinsi, kabupaten/kota madya, dan sektoral diatur lewat Pasal
89 dan diarahkan pada pencapaian kelayakan hidup. Upah minimum provinsi ditetapkan
Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau
Bupati/Walikota.
189