Page 189 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 189
Judul Pengupahan Berdasarkan Waktu dan Hasil di UU Ciptaker
Nama Media republika.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qhu6ye409/pengupahan-berdasarkan-
waktu-dan-hasil-di-uu-ciptaker
Jurnalis Andri Saubani
Tanggal 2020-10-07 21:59:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Karena itulah di seluruh
dunia ada Upah Minimum Sektoral yang berlaku sesuai kontribusi nilai tambah tiap-tiap industri
terhadap PDP negara
neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Jadi upah minimum yang
diberlakukan tidak harus sama rata sama rasa, karena faktanya setiap industri berbeda
kemampuannya. Karena itu masih dibutuhkan UMSK
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)) Jadi banyak yang berkembang
bahwa, upah minimum dihapus. Padahal upah minimum ini tetap diatur dan ketentuannya juga
tetap mengacu pada uu 13 tahun 2003 dan PP 78 tahun 2015
negative - Fathimah Fildzah Izzati (Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI)) Iya dituntut lebih produktif karena upah didasarkan pada satuan waktu dan
hasil, tapi dengan tingkat upah dan kesejahteraan yang sangat rendah
Ringkasan
Pengaturan soal pengupahan berdasarkan waktu dan hasil merupakan salah satu poin dalam
klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang dipersoalkan serikat buruh atau
pekerja. Sebelumnya, model pengupahan seperti ini tidak diatur oleh UU. Undang-undang nomor
13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur skema upah dengan satuan hasil dan
waktu. Sementara, dalam UU Ciptaker, upah satuan hasil dan waktu diatur dalam Pasal 88 B.
Pasal itu berbunyi: ayat (1) Upah ditetapkan berdasarkan: a. satuan waktu; dan/atau b. satuan
hasil.
PENGUPAHAN BERDASARKAN WAKTU DAN HASIL DI UU CIPTAKER
oleh Arif Satrio Nugroho, Amri Amrullah, Antara Pengaturan soal pengupahan berdasarkan
waktu dan hasil merupakan salah satu poin dalam klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja
188
