Page 201 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 201
Judul Pemerintah Anggarkan Rp 6 Triliun Lewat Program JKP untuk Korban
PHK
Nama Media jawapos.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.jawapos.com/ekonomi/07/10/2020/pemerintah-
anggarkan-rp-6-triliun-lewat-program-jkp-untuk-korban-phk/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-07 21:01:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dana awal untuk program JKP dana awalnya
akan diambil dari APBN paling besar Rp 6 triliun
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyampaikan, ada perlindungan bagi korban
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang
baru saja disahkan. Yakni lewat program yang disebut Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
PEMERINTAH ANGGARKAN RP 6 TRILIUN LEWAT PROGRAM JKP UNTUK KORBAN
PHK
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyampaikan, ada perlindungan bagi korban
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang
baru saja disahkan. Yakni lewat program yang disebut Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, bagi para pekerja yang kehilangan
pekerjaannya akan mendapat manfaat berupa uang tunai hingga pelatihan kerja. Untuk program
JKP, pemerintah menyediakan senilai Rp 6 triliun, yang dananya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Dana awal untuk program JKP dana awalnya akan diambil dari APBN paling besar Rp 6 triliun,"
ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (7/10).
Sebagai informasi, berdasarkan draf final RUU Cipta Kerja Pasal 46A dijelaskan bahwa pekerja
atau buruh yang mengalami PHK berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Adapun
hal itu jelaskan dalam ayat 2, akan diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial
ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dan pemerintah.
200
