Page 212 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 212
dengan penyerapan tenaga kerja 97%. Bila pelaku UMKM bisa menjalankan usaha dengan baik
maka kemampuan UMKM untuk menyerap lapangan kerja akan semakin besar.
PELAKU UMKM MASIH HADAPI KESULITAN SAAT MEMULAI BISNIS
JAKARTA, - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengungkapkan
selama ini pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kesulitan saat akan memulai usaha.
Hal ini mempengaruhi pertumbuhan UMKM. Padahal 99% pelaku usaha di Indonesia adalah
UMKM dengan penyerapan tenaga kerja 97%. Bila pelaku UMKM bisa menjalankan usaha dengan
baik maka kemampuan UMKM untuk menyerap lapangan kerja akan semakin besar.
"Selama ini UMKM disamaratakan dengan usaha besar sehingga kesulitan dalam mengurus
perizinan sekarang dipermudah hanya dalam bentuk pendaftaran," ucap Teten Masduki dalam
konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Rabu (7/10).
Melalui UU ini pemerintah juga memfasilitasi agar pelaku UMKM bisa bermitra dengan pelaku
usaha besar. Hal ini berkaca dari negara lain dimana UMKM bisa bermitar dengan usaha besar.
Sehingga UMKM tersebut bisa tumbuh bahkan bisa menjadi usaha formal. Dimana sistem
produksinya terintegrasi dengan usaha besar sebagai supplier bahan baku, supplier barang
setengah jadi, spare part dan lain sebagainya.
"Lalu yang paling penting juga yaitu pengelolaan terpadu usaha UMKM melalui Sinergi dengan
pemangku kepentingan. Saya kira ini akan mempermudah one gate policy , untuk percepatan
pengembangan UMKM," ucap Teten.
Ia mengatakan pemerintah juga memberikan insentif fiskal dan pembiayaan untuk
pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah juga memprioritaskan penggunaan dana
alokasi khusus untuk mendanai kegiatan pengembangan dan pemberdayaan UMKM.
"Pemberian fasilitas bantuan dan perlindungan hukum. Ini juga hal yang penting karena rata-
rata UMKM tidak sanggup membayar pengacara profesional. Jadi kita berikan bantuan," ucap
Mantan Kepala Staf Presiden ini.
Saat ini pemerintah juga mengupayakan agar belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah
diprioritaskan untuk menyerap produk UMKM. Dimana belanja baik oleh Kementerian/Lembaga
(K/L) maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) difokuskna kepada produk UMKM. Pemerintah
juga memberikan fasilitas tempat usaha bagi UMKM, seperti misalnya di rest area , stasiun, dan
terminal angkutan pelabuhan, bandara, dan lain-lain. Fasilitas tempat usaha diberikan agar UMK
dapat melakukan promosi dan penjualan produk UMKM.
"Ini luar biasa karena bagi UMKM menyewa tempat tempat strategis untuk berjualan itu sesuatu
kemewahan. Ini yang kita sekarang berikan, ruang bagi UMKM yang sangat besar untuk bisa
berjualan di tempat-tempat strategis," ucap Teten.
Dalam kesempatan sama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan dalam UU Cipta
Kerja juga mengatur tentang ketentuan pengupahan bagi UMKM. Sektor UMKM diharapkan juga
memperluas kesempatan bagi angkatan kerja.
"Sekali lagi kita harus berpikir, memberikan perlindungan itu tidak hanya pada pekerja formal
saja, juga harus memastikan perlindungan bagi pekerja sektor UMKM," ucapnya Adapun Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H. Laoly mengatakan RUU Cipta Kerja menjadi
suatu terobosan kreatif yang sangat baik bagi kemudahan berusaha memudahkan perizinan.
Khusuusnya untuk pelaku UMKM "Pelaku UMKM dan perseorangan dapat mendirikan PT. Bila
211
