Page 323 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 323
Dia melanjutkan tetap atur syarat dan tata cara PHK. Serta juga memberikan ruang untuk
memperjuangkan kepentingan kelompoknya yang kena PHK.
"Kita tidak meniadakan peran serikat buruh. Kami juga mengatur soal pelatihan, akses uang
tunai. Manfaatnya cash benefit, vocational training dan akses informasi kerja," tandasnya.
Sebagai informasi, Berdasarkan undang-undang yang baru, besaran pesangon diberikan
maksimal 25 kali upah dengan skema pembayaran 19 kali oleh perusahaan dan enam kali oleh
pemerintah.
Skema pesangon oleh pemerintah ini ditanggung lewat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) atau
unemployment insurance. "Preminya dibebani kepada APBN," kata Ketua Badan Legislasi (Baleg)
DPR RI Supratman Andi Agtas di Kompleks DPR, Senayan.
Besaran pesangon ini lebih kecil dari jumlah yang dibahas pemerintah dan DPR pada rapat 3
Oktober lalu. Kala itu, aturan pesangon rencananya tetap dibayarkan penuh sebanyak 32 kali.
Hanya, skemanya diubah dari yang semula dibayar penuh oleh perusahaan menjadi 23 kali
dibayar perusahaan dan sembilan kali dibayar pemerintah. Hal ini termaktub dalam Butir-butir
Keberatan Pekerja/Buruh dan Penjelasan RUU Cipta Kerja.
(rzy).
322
