Page 325 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 325
dikenal di UU Nomor 13 Tahun 2003," tuturnya, dalam konferensi pers secara virtual, Rabu
(7/10).
Ida menyebutkan, banyak distorsi informasi yang beredar di masyarakat mengenai cluster
ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satunya terkait PKWT.
Syarat-syarat perlindungan hak pekerja/ buruh alih daya ( outsourcing ) juga masih tetap
dipertahankan. Dalam UU Cipta Kerja, Ida menambahkan, pemerintah turut memasukkan prinsip
pengalihan perlindungan hak bagi pekerja/ buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih
daya sepanjang obyek pekerjaan masih ada.
Ketentuan tersebut sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 Tahun 2011 yang
menjadi salah satu pertimbangan penyusunan cluster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja.
"Jadi, kami benar-benar mematuhi apa yang sudah menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi
(MK)," kata Ida.
Perlindungan lain yang disebutkan Ida, pemerintah melakukan pengawasan terhadap
perusahaan alih daya melalui UU Cipta Kerja. Hal ini dilakukan dengan mensyaratkan perizinan
perusahaan tersebut untuk terintegrasi dalam Online Single Submission (OSS). Ketentuan
tersebut dilakukan agar pemerintah dapat memonitoring terhadap perusahaan.
Ida menambahkan, distorsi lain yang juga banyak terjadi adalah ketentuan mengenai waktu
kerja dan istirahat. Ia memastikan, hal ini tetap diatur sebagaimana UU Nomor 13/2003 yang
ditambah dengan ketentuan baru mengenai pengaturan waktu kerja dan istirahat pada sektor
usaha maupun pekerjaan tertentu.
Menurut Ida, tambahan ketentuan ini dilakukan sebagai bentuk akomodasi pemerintah terhadap
tuntutan perlindungan bagi pekerja/ buruh dalam bentuk hubungan kerja dan sektor-sektor
terkait ekonomi digital.
Secara umum, Ida menekankan, keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja dimaksudkan untuk
memberikan penguatan perlindungan kepada tenaga kerja. "Regulasi ini juga diarahkan guna
meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja maupun buruh dalam mendukung ekosistem
investasi," katanya.
324
