Page 328 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 328
Judul Menaker Sebut UU Cipta Kerja Hapus Ketentuan Penangguhan
Pembayaran Upah
Nama Media merdeka.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/menaker-sebut-uu-cipta-kerja-hapus-
ketentuan-penangguhan-pembayaran-upah.html
Jurnalis Dwi Aditya Putra
Tanggal 2020-10-07 17:36:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) UU Cipta Kerja menghapus ketentuan
mengenai penangguhan pembayaran UMP. Jadi tidak bisa ditangguhkan, ini clear disebutkan di
UU Cipta Kerja
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi perluasan kesempatan kerja juga kita
harapkan dari sektor UMKM kita dan akan kita atur pengupahannya dalam UU Cipta Kerja
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah , memastikan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja
memberikan kepastian dalam skema pengupahan. Salah satunya terkait dengan penangguhan
upah oleh perusahaan dan juga pengupahan di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
MENAKER SEBUT UU CIPTA KERJA HAPUS KETENTUAN PENANGGUHAN
PEMBAYARAN UPAH
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah , memastikan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja
memberikan kepastian dalam skema pengupahan. Salah satunya terkait dengan penangguhan
upah oleh perusahaan dan juga pengupahan di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
"UU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai penangguhan pembayaran UMP. Jadi tidak bisa
ditangguhkan, ini clear disebutkan di UU Cipta Kerja," jelas dia dalam video conference di Jakarta
, Rabu (7/10).
Disamping itu, untuk meningkatkan perlindungan upah pekerja atau buruh serta meningkatkan
pertumbuhan sektor UMKM, UU Cipta Kerja juga mengatur pengupahan bagi sektor usaha dan
UMKM.
327
