Page 331 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 331
Menurutnya, hak-hak pekerja outsourcing masih dipenuhi di dalam UU Cipta Kerja. Misalnya,
pekerja outsourcing masih mendapatkan kompensasi outsourcing setelah masa kontraknya
habis.
"Beberapa hal yang terjadi pemelintiran isi dari uu ketenagakerjaan. Syarat-syarat perlindungan
hak pekerja buruh alih daya masih tetap dipertahankan bahkan UU Cipta Kerja memasukkan
prinsip pengalihan perlindungan hak bagi pekerja/ buruh apabila terjadi pergantian perusahaan
alih daya sepanjang obyek pekerjaan masih ada. Ini sesuai putusan MK nomor 27 tahun 2011,"
ujar Ida bersama 12 Menteri dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (7/10/2020).
Selain itu, tutur Ida, isi mengenai waktu kerja dan istirahat juga banyak yang disalahpahamkan
oleh buruh.
Ida mengungkapkan, aturan waktu dan kerja itu masih mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan.
"Jadi UU eksis tetap ada, tetapi kita akomodir tuntutan perlidnungan bagi pekerja/ buruh dalam
bentuk-bentuk hubungan kerja dan sektor tertentu di era ekonomi digital berkembang dinamis
seperti disampaikan Pak Menko. Jadi kita akomodasi kondisi ketengakajkerjaan akibat
berkembang cepat ekonomi digtial," ucap dia.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan UU Cipta Kerja pada rapat paripurna digelar pada
5 Oktober 2020. Sebelum disahkan, RUU Cipta Kerja sudah menuai sorotan.
Regulasi UU Cipta Kerja tersebut dinilai memposisikan pekerja dalam kerugian. Akan tetapi, DPR
tetap melakukan langkah senyap untuk mengesahkan RUU Cipta kerja itu menjadi UU Cipta
Kerja. Berikut adalah pasal kontroversial UU Cipta Kerja.
Pasal tentang Penghapusan Upah Minimum.
330
