Page 336 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 336
Judul Menko Airlangga Pastikan Tak Hapus Aturan Upah Minimum di UU
Cipta Kerja
Nama Media liputan6.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4376394/menko-airlangga-
pastikan-tak-hapus-aturan-upah-minimum-di-uu-cipta-kerja
Jurnalis Liputan6.com
Tanggal 2020-10-07 17:15:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Perekonomian) Saya tegaskan, upah minumum
tidak dihapuskan tapi tetap mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi dan salary
yang diterima tidak akan turun
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Perekonomian) Kemudian terksit lingkungan
hidup, AMDAL tetap ada amdal diberikan sceraa berproses dengan dokumentasi berbasis NSPK
norma standar prosedur dan kriteria
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terdapat penegasan variabel dan formula
dalam penetapan Upah Minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Selain itu,
ketentuan mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota tetap dipertahankan
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) RUU Cipta Kerja semakin mempertegas
pengaturan mengenai upah proses bagi pekerja/buruh selama PHK masih dalam proses
penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai adanya putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap (incraht). Hal ini sebagaimana amanat Putusan MK No.37/PUU-
IX/2011
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu
istirahat tetap diatur seperti UU eksisting (UU 13/2003) dan menambah ketentuan baru
mengenai pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat pada sektor usaha dan pekerjaan tertentu
Ringkasan
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah tidak
menghapus aturan upah minimum di dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Pernyataan ini
sekaligus meluruskan banyaknya informasi salah atau hoaks yang beredar tentang UU
Ketenagakerjaan.
335
