Page 340 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 340
ketentuannya juga tetap mengacu aturan lama," kata Ida dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu
(7/10/2020).
Meski tetap mengacu pada aturan lama, Ida tak memungkiri jika mekanisme pengupahan
nantinya juga akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).
Di sisi lain, dia menjelaskan terdapat penegasan variabel dan formula penetapan upah minimum
provinsi (UMP) yang berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi.
"Saya ulangi, saya tegaskan, upah minimum kabupaten/kota tetap dipertahankan," lanjutnya.
Di sisi lain, Ida pun menegaskan bahwa UU Cipta Kerja menghapus penangguhan pembayaran
upah minimum yang masih diatur dalam UU Ketenegakerjaan terdahulu. Dengan demikian,
pemberi kerja tidak bisa menangguhkan pembayaran upah minimum.
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah minimum diatur
di Pasal 89 di mana upah minimum yang diterima pekerja berdasarkan pada wilayah provinsi
atau kabupaten/kota. Pasal 90 lebih lanjut menegaskan larangan bagi pemberi upah untuk
membayar pekerja di bawah upah minimum.
Lebih lanjut, Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
menjelaskan bahwa upah minimum dihitung setiap tahun dengan berdasarkan pada kebutuhan
hidup layak (KHL). Penetapan upah minimum pun harus mempertimbangkan produktivitas dan
pertumbuhan ekonomi.
Adapun formulasi kenaikan upah tahunan dihitung dengan mengacu pada tingkat inflasi dan
pertumbuhan ekonomi. Artinya, jika inflasi berada di angka 3 persen dan pertumbuhan ekonomi
sebesar 5 persen, penyesuaian upah minimum bisa bertambah sampai 8 persen.
UU Cipta Kerja yang disahkan pada 5 Oktober 2020 mengubah sejumlah aturan yang termaktub
dalam UU Ketenagakerjaan. Pasal 89 dan Pasal 90 dihapus dan diganti dengan keberadaan Pasal
88A sampai 88E.
Penetapan upah minimum berdasarkan wilayah provinsi (UMP) tetap menjadi kewajiban
gubernur sebagaimana tertuang dalam Pasal 88C ayat 1.
Meski demikian, ayat 2 dalam pasal yang sama menyebutkan upah minimum kabupaten/kota
(UMK) dapat ditetapkan gubernur dengan syarat tertentu.
Klausul 'dapat' dan 'dengan syarat' ini dinilai berpotensi membuat pekerja dalam satu provinsi
mendapatkan upah dengan besaran yang sama terlepas dari perbedaan kondisi perekonomian
tiap kabupaten/kota..
339
