Page 344 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 344

neutral  -  Jokowi  (Presiden)  Satu  undang-undang  yang  menyinkronisasikan  puluhan  undang-
              undang secara serempak, sehingga antar undang-undang bisa selaras memberikan kepastian
              hukum serta mendorong kecepatan kerja, dan inovasi, dan akuntabel, serta bebas korupsi

              negative - Ledia Hanifa (Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) Anggota banyak yang kaget.
              Saya di fraksi pun merasa ini sangat mendadak

              negative  -  Amin  AK  (anggota  DPR)  Jadi,  pilihannya  saat  itu,  DPR  lockdown  (ditutup)  atau
              percepat  rapat  paripurna  penutupan  masa  sidang  sehingga  anggota  DPR  reses  ke  daerah
              masing-masing



              Ringkasan

              Tiga hari ini, pro dan kontra pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja marak di tengah
              masyarakat.  Dua Ormas besar PP Muhammadiyah dan PBNU bahkan menolak UU tersebut.
              Ribuan buruh di berbagai daerah turun ke jalan memprotes UU ini.

              Dari  pihak  pemerintah,  sejauh  ini  Menko  Perekonomian  Airlangga  Hartarto  dan  dan  Menteri
              Tenaga Kerja Ida Fauziyah  yang gantian memberikan tanggapan atas  UU Cipta Kerja  .


              MARAK PROTES UU CIPTA KERJA, KEMANA JOKOWI?

              Tiga hari ini, pro dan kontra pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja marak di tengah
              masyarakat.

              Dua Ormas besar PP Muhammadiyah dan PBNU bahkan menolak UU tersebut.

              Ribuan buruh di berbagai daerah turun ke jalan memprotes UU ini.

              Di media sosial perbincangan soal  UU Cipta Kerja  tak kalah ramainya.

              Bahkan  tagar    #tolakomnibuslaw,  #MosiTidakPercaya,  #DPRRIhiyanatirakyat,    sempat  jadi
              trending di twitter.

              Bukti netizen ikut protes  UU Cipta Kerja  .

              UU Cipta Kerja telah disahkan oleh DPR pada sidang paripurna, Senin (5/10/2020).

              UU  Cipta  Kerja  merupakan  usulan  pemerintahan    Jokowi    dan  dianggap  berbagai  kalangan
              merugikan buruh dan pekerja.

              Dari  pihak  pemerintah,  sejauh  ini  Menko  Perekonomian  Airlangga  Hartarto  dan  dan  Menteri
              Tenaga Kerja Ida Fauziyah  yang gantian memberikan tanggapan atas  UU Cipta Kerja  .

              "UU Cipta Kerja mengutamakan hubungan tripatrit antara pemerintah, pekerja dan pengusaha
              dengan di keluarkannya jaminan, JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan," ujar Airlangga.

              Airlangga  juga  memastikan,  konsepsi  perlindungan,  keselamatan,  keamanan  dan  kesehatan
              lingkungan menjadi perhatian utama dalam klaster sumber daya alam di RUU Ciptaker.

              Jokowi  Kemana?    Namun  demikian,  Presiden    Jokowi    belum  memberikan  tanggapan  atas
              polemik  UU Cipta Kerja  .




                                                           343
   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349