Page 346 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 346
"Kami harapkan dengan undang-undang baru (omnibus law), kecepatan tindakan kita di
lapangan akan kelihatan cepat dan tidaknya, tapi masih tergantung kepada persetujuan DPR
kita. Kalau disetujui saya yakin akan ada perubahan yang besar dari regulasi yang kita miliki,"
kata Jokowi .
Dalam perkembangannya, tak hanya omnibus law tentang cipta lapangan kerja dan UMKM yang
disiapkan pemerintah, tetapi juga terkait perpajakan. UU yang disisir pun bertambah menjadi 82
UU.
Selanjutnya, saat membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional
(Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di
Istana Negara, pada 16 Desember 2019, Kepala Negara menyampaikan bahwa telah
berkomunikasi dengan Ketua DPR Puan Maharani agar membantu pemerintah mempercepat
pembahasan omnibus law tersebut.
"Sehingga kita ajukan langsung pada DPR, Bu Puan ini 82 UU sudah. Mohon segera diselesaikan.
Saya bisik-bisik kala bisa Bu jangan sampai lebih dari tiga bulan," kata Jokowi saat itu.
Jokowi juga mengingatkan agar di dalam pembahasan RUU itu jangan sampai ada pasal titipan
yang tidak sesuai dengan tujuan pemerintah. Hal itu ditegaskan saat ia membuka rapat terbatas
di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat dengan topik pembahasan Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja pada 27 Desember 2019.
Diketahui bahwa omnibus law Cipta Lapangan Kerja memiliki 11 klaster yang pembahasannya
melibatkan 30 kementerian/lembaga. Draf RUU sapu jagat itu ditargetkan dapat diserahkan pada
Januari dan diharapkan selesai pada April 2020.
Masuk prioritas pembahasan Selanjutnya, di tengah ramainya polemik bocornya draf 'RUU
Penciptaan Lapangan Kerja' yang dibantah oleh pemerintah, DPR menetapkan 50 RUU yang
masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2020 pada 22 Januari 2020.
Empat di antaranya merupakan RUU dalam bentuk omnibus law, yaitu RUU Kefarmasian, RUU
Cipta Lapangan Kerja, RUU Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, dan RUU Ibu
Kota Negara.
Setelah itu, pada 12 Februari, Presiden melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
menyerahkan draf dan surat presiden (surpres) RUU Cipta Kerja ke DPR.
Ketua DPR Puan Maharani menyebut omnibus law Cipta Kerja terdiri atas 79 UU, 15 bab dan 174
pasal. Pembahasan RUU ini akan melibatkan tujuh komisi di DPR.
"Dan nantinya akan dijalankan melalui mekanisme yang ada di DPR. Apakah itu melalui Baleg
atau Pansus karena melibatkan tujuh komisi terkait untuk membahas 11 kluster yang terdiri dari
15 bab dan 174 pasal," kata Puan.
Surpres itu akhirnya baru dibacakan di rapat paripurna DPR pada 2 April 2020. Pada saat itu
disepakati bahwa pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja akan diserahkan kepada Badan
Legislasi DPR.
Sempat minta tunda Belakangan, Jokowi sempat meminta agar pembahasan klaster
ketenagakerjaan di dalam RUU tersebut ditunda.
Permintaan itu muncul di tengah rencana ribuan buruh menggelar unjuk rasa menolak sejumlah
pasal kontroversial di dalam klaster tersebut di sejumlah wilayah pada 30 April 2020.
345
