Page 345 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Hingga, Rabu (7/10/2020) pukul 15.30 WIB, Jokowi belum merespon soal UU Cipta Kerja yang
telah disahkan DPR.
Padahal biasanya Presiden memberikan keterangan pers dari istana presiden di masa pandemi
covid-19.

Hanya Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang memiliki agenda hari ini yakni Kampanye Virtual Gerakan
Nasional ASN, yang digelar Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) Rabu (7/10/2020).

Diketahui, draf RUU Cipta Kerja diserahkan ke DPR oleh pemerintah pada Februari 2020 dan
baru mulai dibahas pada 20 April 2020.

RUU usulan pemerintah ini cenderung dikebut dibahas di DPR.

Dikebutnya pembahasan RUU ini pun diakui oleh Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi
Agtas.

Ia mengatakan anggota DPR bahkan sengaja bekerja 7x24 jam hingga menggunakan waktu
reses untuk merampungkan pembahasan RUU ini.

Total, ada 64 kali rapat antara pemerintah dan DPR hingga akhirnya pembahasan beleid tersebut
rampung. Ini terdiri atas 56 kali rapat panitia kerja dan enam kali rapat tim perumus atau tim
sinkronisasi.
"Dilakukan mulai hari Senin sampai dengan Minggu, dimulai dari pagi hingga malam dini hari,
bahkan masa reses pun tetap melaksanakan rapat baik di dalam maupun luar gedung atas
persetujuan pimpinan DPR," kata Supratman saat membacakan laporan dalam Rapat Paripurna
DPR beragendakan pengesahan RUU Cipta Kerja yang disiarkan Kompas TV, Senin (5/10/2020).

Andil Presiden Perlu diketahui bahwa bukan hanya DPR yang mengebut pembahasan RUU ini.
Namun, Presiden Joko Widodo turut memiliki andil di dalam cepatnya pembahasan produk
legislasi tersebut.
Awalnya, Presiden Jokowi mengajak DPR untuk membuat dua undang-undang besar saat
berpidato di hadapan anggota DPR usai dilantik untuk periode kedua.

"Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan
UMKM," kata Jokowi di Gedung Parlemen, pada 20 Oktober 2019 lalu.

Saat itu, Jokowi menyebut kedua UU itu akan menjadi omnibus law, yaitu sebuah UU yang
sekaligus merevisi puluhan UU lainnya.

Penyusunan UU itu dinilai penting untuk menyederhanakan sejumlah kendala regulasi yang ada,
agar realisasi investasi di dalam negeri meningkat.

Rencana Jokowi pun didukung oleh partai politik pengusungnya. Sekretaris Jenderal Partai
Nasdem Johnny G Plate mengungkapkan, agar keinginan Jokowi terwujud dalam waktu cepat,
usulan itu harus masuk ke dalam program legislasi nasional supaya pembahasannya mendapat
prioritas.

Dikebut Selanjutnya, saat berbicara pada kegiatan "Kompas 100 CEO Forum" pada 28 November
2019, Jokowi menyatakan, bahwa lolos tidaknya pembahasan omnibus law yang diusulkannya
tergantung pada DPR.

Saat itu, ia menyebut, pemerintah telah menyisir 74 UU yang akan terdampak omnibus law.
Pemerintah pun berencana menyerahkan draf omnibus law ke DPR pada Desember 2019 atau
Januari 2020.

344