Page 347 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 347
Presiden mengungkapkan, penundaan juga dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada
sejumlah pihak untuk mendalami lagi substansi dari pasal-pasal terkait serta mendapatkan
masukan dari pemangku kepentingan.
"Kemarin pemerintah telah menyampaikan kepada DPR dan saya juga mendengar Ketua DPR
sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta
Kerja ini pembahasannya ditunda, sesuai dengan keinginan pemerintah," ujar Jokowi di Istana
Merdeka, Jakarta, pada 24 April 2020.
Pada 18 Agustus, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa DPR membentuk
tim perumus yang terdiri atas Panitia Kerja RUU Cipta Kerja Baleg DPR dan serikat buruh untuk
membahas kelanjutan klaster ketenagakerjaan.
Namun, waktu singkat yang diberikan kepada tim perumus, yaitu pada 20-21 Agustus, untuk
membahasnya diprotes oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.
Meski demikian, Presiden meyakini bahwa keberadaan RUU tersebut diperlukan untuk
membangun budaya kerja baru yang efisien, transparan dan bebas korupsi.
"Sebuah tradisi sedang kita mulai yaitu dengan menerbitkan omnibus law," ujar Jokowi saat
membuka Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (ANPK) secara virtual di Istana Kepresidenan
Bogor, Jawa Barat, pada 26 Agustus lalu.
"Satu undang-undang yang menyinkronisasikan puluhan undang-undang secara serempak,
sehingga antar undang-undang bisa selaras memberikan kepastian hukum serta mendorong
kecepatan kerja, dan inovasi, dan akuntabel, serta bebas korupsi," lanjut dia.
Akhirnya, pembahasan klaster ketenagakerjaan pun dilanjutkan. Tim perumus, sebut Wakil
Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi, hanya butuh waktu dua hari, yaitu 25-27 September 2020,
untuk menyelesaikan pembahasan klaster ketenagakerjaan.
Akrobatik DPR Pada Sabtu (3/10/2020) sore, secara tiba-tiba beredar pesan singkat di grup
awak media yang berisi rencana pengambilan keputusan tingkat satu antara Baleg DPR dan
pemerintah atas RUU Cipta Kerja pada Sabtu malam.
Jadwal yang tidak biasa untuk pengambilan sebuah keputusan mengingat selama ini
pembahasan RUU kerap memakan waktu lama bahkan hingga bertahun-tahun.
Akhirnya, pemerintah sepakat untuk membawa pembahasan RUU itu ke rapat paripurna DPR
untuk disahkan.
Hanya dua fraksi yang diketahui menolaknya yaitu Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat.
Namun, DPR tak berhenti berakrobat. Senin, sekitar pukul 12.00 WIB, para anggota Badan
Musyawarah DPR mendapat undangan rapat dadakan untuk mengikuti rapat Bamus pukul 12.30
WIB.
"Anggota banyak yang kaget. Saya di fraksi pun merasa ini sangat mendadak," kata Sekretaris
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Ledia Hanifa, seperti dilansir dari Kompas.id.
Dalam rapat Bamus DPR yang dihadiri pimpinan fraksi dan alat kelengkapan DPR tersebut, Wakil
Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Azis Syamsuddin tiba-tiba menyampaikan agenda percepatan
penutupan masa persidangan DPR I periode 2020/2021 dalam Rapat Paripurna DPR yang akan
digelar Senin sore.
Di jadwal semula, rapat paripurna penutupan masa sidang baru akan digelar 8 Oktober.
346
