Page 351 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 351
itu, DPR dan pemerintah telah memfasilitasi kepentingan monopoli ekonomi korporasi dan
oligarki yang dilegalkan. Bukan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.
"Untuk itu, PB PMII menolak keras UU Cipta Kerja, dan mengintruksikan PMII Se-Indonesia untuk
melakukan aksi penolakan," kata Agus.
Menurut dia, apa yang disahkan DPR tersebut tidak mencerminkan pemerintahan yang baik.
Sebab, dalam pembentukannya saja sudah main kucing-kucingan dengan rakyat, apalagi
nantinya saat melaksanakan undang-undang tersebut, bisa jadi tidak benar.
"Tentu, PB PMII akan melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi," tutur Agus.
Pada sisi lain, politikus PKS yang juga anggota Banggar DPR RI Sukamta menilai, RUU Cipta
Kerja yang baru disahkan, dapat mengulang kebijakan awal masa Orde Baru. Di mana
mempermudah investasi asing masuk.
"Ini kan seperti mengulang kebijakan ekonomi pada awal Orde Baru yang memberi karpet merah
kepada berbagai perusahaan asing untuk berinvestasi di Indonesia," kata Sukamta.
Sesaat Indonesia saat itu memang menikmati devisa, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan
banyak lapangan kerja. Tetapi dalam jangka panjang semua pertambangan dikuasai dan
dieksploitasi asing, berbagai industri besar menjadi milik asing.
"Rakyat Indonesia hanya kebagian menjadi buruh dan kuli di negeri sendiri," tukas dia.
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan, sejak awal pembahasan Rancangan
Undang-Undang RUU Cipta Kerja telah melalui dialog dengan semua lapisan, terutama kalangan
buruh.
Hal itu dikatakan Ida dalam surat terbuka yang ditujukan pada buruh.
"Kepada teman-teman serikat pekerja/serikat buruh. Sejak awal 2020 kita telah mulai berdialog
tentang RUU Cipta Kerja, baik secara formal melalui lembaga Tripartit, maupun secara informal.
Aspirasi kalian sudah Kami dengar, sudah kami pahami. Sedapat mungkin aspirasi ini kami
sertakan menjadi bagian dari RUU ini. Pada saat yang sama kami juga menerima aspirasi dari
berbagai kalangan," kata Ida dalam suratnya, Senin (5/10/2020).
Ida mengaku berusaha di titik tengah yang tidak hanya memihak pekerja, melaikan juga
penggangguran.
"Saya berupaya mencari titik keseimbangan. Antara melindungi yang telah bekerja dan memberi
kesempatan kerja pada jutaan orang yang masih menganggur, yang tak punya penghasilan dan
kebanggaan. Tidak mudah memang, tapi kami perjuangkan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.
"Saya paham ada di antara teman-teman yang kecewa atau belum puas. Saya menerima dan
mengerti. Ingatlah, hati saya bersama kalian dan bersama mereka yang masih menganggur,"
tambahnya.
Ida meminta buruh memikirkan masak-masak sebelum melakukan aksi mogok kerja secara
massal.
"Terkait rencana mogok nasional, saya meminta agar dipikirkan lagi dengan tenang karena
situasi jelas tidak memungkinkan untuk turun ke jalan, untuk berkumpul. Pandemi Covid masih
tinggi, masih belum ada vaksinnya. Pertimbangkan ulang rencana mogok itu," katanya.
350

