Page 351 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 351

itu,  DPR  dan  pemerintah  telah  memfasilitasi  kepentingan  monopoli  ekonomi  korporasi  dan
              oligarki yang dilegalkan. Bukan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.
              "Untuk itu, PB PMII menolak keras UU Cipta Kerja, dan mengintruksikan PMII Se-Indonesia untuk
              melakukan aksi penolakan," kata Agus.

              Menurut dia, apa yang disahkan DPR tersebut tidak mencerminkan pemerintahan yang baik.
              Sebab,  dalam  pembentukannya  saja  sudah  main  kucing-kucingan  dengan  rakyat,  apalagi
              nantinya saat melaksanakan undang-undang tersebut, bisa jadi tidak benar.

              "Tentu, PB PMII akan melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi," tutur Agus.

              Pada sisi lain, politikus PKS yang juga anggota Banggar DPR RI Sukamta menilai, RUU Cipta
              Kerja  yang  baru  disahkan,  dapat  mengulang  kebijakan  awal  masa  Orde  Baru.  Di  mana
              mempermudah investasi asing masuk.
              "Ini kan seperti mengulang kebijakan ekonomi pada awal Orde Baru yang memberi karpet merah
              kepada berbagai perusahaan asing untuk berinvestasi di Indonesia," kata Sukamta.

              Sesaat Indonesia saat itu memang menikmati devisa, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan
              banyak  lapangan  kerja.  Tetapi  dalam  jangka  panjang  semua  pertambangan  dikuasai  dan
              dieksploitasi asing, berbagai industri besar menjadi milik asing.

              "Rakyat Indonesia hanya kebagian menjadi buruh dan kuli di negeri sendiri," tukas dia.

              Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan, sejak awal pembahasan Rancangan
              Undang-Undang RUU Cipta Kerja telah melalui dialog dengan semua lapisan, terutama kalangan
              buruh.

              Hal itu dikatakan Ida dalam surat terbuka yang ditujukan pada buruh.

              "Kepada teman-teman serikat pekerja/serikat buruh. Sejak awal 2020 kita telah mulai berdialog
              tentang RUU Cipta Kerja, baik secara formal melalui lembaga Tripartit, maupun secara informal.
              Aspirasi  kalian  sudah  Kami  dengar,  sudah  kami  pahami.  Sedapat  mungkin  aspirasi  ini  kami
              sertakan menjadi bagian dari RUU ini. Pada saat yang sama kami juga menerima aspirasi dari
              berbagai kalangan," kata Ida dalam suratnya, Senin (5/10/2020).

              Ida  mengaku  berusaha  di  titik  tengah  yang  tidak  hanya  memihak  pekerja,  melaikan  juga
              penggangguran.

              "Saya berupaya mencari titik keseimbangan. Antara melindungi yang telah bekerja dan memberi
              kesempatan kerja pada jutaan orang yang masih menganggur, yang tak punya penghasilan dan
              kebanggaan. Tidak mudah memang, tapi kami perjuangkan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

              "Saya paham ada di antara teman-teman yang kecewa atau belum puas. Saya menerima dan
              mengerti. Ingatlah, hati saya bersama kalian dan bersama mereka yang masih menganggur,"
              tambahnya.

              Ida  meminta  buruh  memikirkan  masak-masak  sebelum  melakukan  aksi  mogok  kerja  secara
              massal.
              "Terkait  rencana  mogok  nasional,  saya  meminta  agar  dipikirkan  lagi  dengan  tenang  karena
              situasi jelas tidak memungkinkan untuk turun ke jalan, untuk berkumpul. Pandemi Covid masih
              tinggi, masih belum ada vaksinnya. Pertimbangkan ulang rencana mogok itu," katanya.




                                                           350
   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356