Page 356 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 356
mengangkat pekerja atau buruh sebagai karyawan tetap jika ingin mempekerjakannya setelah
lewat masa 3 tahun.
Kewajiban pengangkatan status karyawan setelah melalui masa kontrak dan perpanjangan
kontrak PKWT dilakukan karena perusahaan hanya diperkenankan membuat PKWT satu kali
untuk satu orang karyawan ( karyawan kontrak).
Ketika sudah lewat 2 tahun atau diperpanjang kembali untuk 1 tahun, perusahaan hanya
memiliki dua pilihan, yaitu tidak memperpanjang kontrak kerja atau mengangkatnya sebagai
karyawan tetap.
"Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan
untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu
paling lama 1 (satu) tahun," bunyi Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003.
Sementara di RUU Cipta Kerja, pasal PKWT di UU Nomor 13 Tahun 2003 dihapus. Konsekuensi
dari hilangnya pasal tersebut yakni perusahaan tidak lagi memiliki batasan waktu untuk
melakukan perjanjian kontrak kerja dengan pekerjanya.
"Ketentuan Pasal 59 dihapus," bunyi RUU Cipta Kerja yang sudah disahkan menjadi UU Cipta
Kerja .
Perusahaan pemberi kerja bisa terus memperbaharui kontrak karyawannya tanpa perlu
mengangkatnya menjadi karyawan tetap. Dengan kata lain, UU Cipta Kerja akan mengizinkan
perusahaan mengontrak karyawan atau pekerja atau buruh sebagai karyawan kontrak seumur
hidup.
Aturan terbaru di omnibus law Cipta Kerja ini berlaku untuk seluruh perusahaan yang beroperasi
di Indonesia, baik buruh pabrik, industri manufaktur, maupun pekerja kantoran.
Sebelumnya, Menurut Ketua Departemen Komunikasi dan Media Komite Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI), Kahar S Cahyono, dengan dihapusnya pasal tersebut, maka penggunaan
pekerja kontrak yang dalam undang-undang disebut perjanjian kerja waktu tertentu bisa
diperlakukan untuk semua jenis pekerjaan.
"Dengan dihapuskannya pasal 59, tidak ada lagi batasan seorang pekerja bisa dikontrak.
Akibatnya, bisa saja seorang pekerja dikontrak seumur hidup," kata Kahar dalam keterangan
resminya.
Padahal, lanjut dia, dalam UU Ketenagakerjaan pekerja kontrak hanya dapat digunakan untuk
pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam
waktu tertentu.
Seperti, pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan
penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama tiga tahun.
Selanjutnya, pasal tersebut juga mengatur pekerjaan yang bersifat musiman atau pekerjaan
yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih
dalam percobaan atau penjajakan.
Selain itu, pekerja kontrak tidak dapat digunakan untuk jenis pekerjaan yang bersifat tetap.
Dengan demikian, berdasarkan pasal ini, selain pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat
atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu harus menggunakan pekerja
tetap.
Padahal dalam pasal 59 UU Ketenagakerjaan, juga mengatur pekerja kontrak hanya dapat
diadakan untuk paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka
355

