Page 356 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 356

mengangkat pekerja atau  buruh  sebagai karyawan tetap jika ingin mempekerjakannya setelah
              lewat masa 3 tahun.
              Kewajiban  pengangkatan  status  karyawan  setelah  melalui  masa  kontrak  dan  perpanjangan
              kontrak  PKWT  dilakukan  karena  perusahaan  hanya  diperkenankan  membuat  PKWT  satu  kali
              untuk satu orang karyawan ( karyawan kontrak).

              Ketika  sudah  lewat  2  tahun  atau  diperpanjang  kembali  untuk  1  tahun,  perusahaan  hanya
              memiliki dua pilihan, yaitu tidak memperpanjang kontrak kerja atau mengangkatnya sebagai
              karyawan tetap.

              "Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan
              untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu
              paling lama 1 (satu) tahun,"  bunyi Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003.

              Sementara di RUU Cipta Kerja, pasal PKWT di UU Nomor 13 Tahun 2003 dihapus. Konsekuensi
              dari  hilangnya  pasal  tersebut  yakni  perusahaan  tidak  lagi  memiliki  batasan  waktu  untuk
              melakukan perjanjian kontrak kerja dengan pekerjanya.

              "Ketentuan Pasal 59 dihapus," bunyi RUU Cipta Kerja yang sudah disahkan menjadi  UU Cipta
              Kerja  .

              Perusahaan  pemberi  kerja  bisa  terus  memperbaharui  kontrak  karyawannya  tanpa  perlu
              mengangkatnya menjadi karyawan tetap. Dengan kata lain,  UU Cipta Kerja  akan mengizinkan
              perusahaan mengontrak karyawan atau pekerja atau  buruh  sebagai karyawan kontrak seumur
              hidup.

              Aturan terbaru di omnibus law Cipta Kerja ini berlaku untuk seluruh perusahaan yang beroperasi
              di Indonesia, baik  buruh  pabrik, industri manufaktur, maupun pekerja kantoran.
              Sebelumnya,  Menurut  Ketua  Departemen  Komunikasi  dan  Media  Komite  Serikat  Pekerja
              Indonesia  (KSPI),  Kahar  S  Cahyono,  dengan  dihapusnya  pasal  tersebut,  maka  penggunaan
              pekerja  kontrak  yang  dalam  undang-undang  disebut  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  bisa
              diperlakukan untuk semua jenis pekerjaan.

              "Dengan  dihapuskannya  pasal  59,  tidak  ada  lagi  batasan  seorang  pekerja  bisa  dikontrak.
              Akibatnya, bisa saja seorang pekerja dikontrak seumur hidup," kata Kahar dalam keterangan
              resminya.
              Padahal, lanjut dia, dalam UU Ketenagakerjaan pekerja kontrak hanya dapat digunakan untuk
              pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam
              waktu tertentu.

              Seperti, pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan
              penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama tiga tahun.

              Selanjutnya,  pasal  tersebut  juga  mengatur  pekerjaan  yang bersifat  musiman  atau  pekerjaan
              yang  berhubungan  dengan  produk  baru,  kegiatan  baru,  atau  produk  tambahan  yang  masih
              dalam percobaan atau penjajakan.

              Selain itu, pekerja kontrak tidak dapat digunakan untuk jenis pekerjaan yang bersifat tetap.
              Dengan demikian, berdasarkan pasal ini, selain pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat
              atau  kegiatan  pekerjaannya  akan  selesai  dalam  waktu  tertentu  harus  menggunakan  pekerja
              tetap.

              Padahal  dalam  pasal  59  UU  Ketenagakerjaan,  juga  mengatur  pekerja  kontrak  hanya  dapat
              diadakan untuk paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka
                                                           355
   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361