Page 337 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 337
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan RUU Cipta Kerja tetap
mengatur hak-hak dan perlindungan upah bagi pekerja/buruh sebagaimana peraturan
perundang-undangan eksisting (UU 13/2003 dan PP 78/2015) dan selanjutnya akan diatur dalam
Peraturan Pemerintah yang baru.
MENKO AIRLANGGA PASTIKAN TAK HAPUS ATURAN UPAH MINIMUM DI UU CIPTA
KERJA
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah tidak
menghapus aturan upah minimum di dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Pernyataan ini
sekaligus meluruskan banyaknya informasi salah atau hoaks yang beredar tentang UU
Ketenagakerjaan.
"Saya tegaskan, upah minumum tidak dihapuskan tapi tetap mempertimbangkan pertumbuhan
ekonomi dan inflasi dan salary yang diterima tidak akan turun," kata dia dalam video conference
di Jakarta, Rabu (7/10/2020).
Kemudian yang kedua terkait pesangon. Airlangga memastikan ada kepastian pembayaran
pesangon dan mendapatkan tambahan jaminan kehilangan pekerjaan. Kemudian apabila terjadi
pemutusan hubungan kerja ada manfaat berupa peningkatan kompetensi ataupun up skilling
serta diberikan akses pekerjaan yang baru.
Selanjutnya terkait dengan waktu kerja, istirahat minggu tetap seperti UU lama. Sementara yang
sifatnya tertentu dan membutuhkan fleksibilitas seperti e-commerce itu diatur sesuai dengan
pasal 77.
Kemudian ditegaskan di dalam UU Cipta Kerja perusahaan wajib memberikan cuti dan waktu
istirahat untuk waktu ibadah. Demikian juga terkait dengan cuti-cuti, baik untuk melahirkan
menyusui dan haid tetap sesuai dengan undang-undang tidak dihapus.
Tidak hanya itu, pekerja outsourcing akan mendapatkan jaminan perlindungan upah dan
kesejahteraan. Dan untuk tenaga kerja asing tentu yang diatur adalah mereka yang
membutuhkan untuk perawatan ataupun untuk maintance, tenaga peneliti yang melakukan
kerjasama ataupun kepada mereka yang akan melakukan datang sebagai buyers.
"Kemudian terksit lingkungan hidup, AMDAL tetap ada amdal diberikan sceraa berproses dengan
dokumentasi berbasis NSPK norma standar prosedur dan kriteria," tandas dia.
Reporter: Dwi Aditya Putra Sumber: Merdeka.com
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan RUU Cipta Kerja tetap
mengatur hak-hak dan perlindungan upah bagi pekerja/buruh sebagaimana peraturan
perundang-undangan eksisting (UU 13/2003 dan PP 78/2015) dan selanjutnya akan diatur dalam
Peraturan Pemerintah yang baru.
"Terdapat penegasan variabel dan formula dalam penetapan Upah Minimum berdasarkan
pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Selain itu, ketentuan mengenai Upah Minimum
Kabupaten/Kota tetap dipertahankan," kata Ida dalam keterangannya, di Jakarta, pada Selasa 6
Oktober 2020.
Jelasnya, dengan adanya kejelasan dalam konsep penetapan Upah Minimum dimaksud, maka
RUU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai penangguhan pembayaran Upah Minimum.
336
