Page 335 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 335
Airlangga menjelaskan, rumusan upah minimum juga tetap memperhatikan pertumbuhan
ekonomi maupun inflasi.
"Serta salary yang diterima tidak turun, ada kepastian pembayaran pesangon dan jaminan
kehilangan pekerjaan jika ada PHK, ada upskilling serta diberikan akses ke pekerjaan baru,"
jelasnya.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan, rumusan atau formula
perhitungan upah minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi.
"Terdapat penegasan variabel dan formula dalam perhitungan upah berdasarkan pertumbuhan
ekonomi atau inflasi. Selain ketentuan upah minimum kota atau kabupaten, juga tetap
dipertahankan. Upah minimum kabupaten kota tetap dipertahankan," kata Ida.
Sebelumnya, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan,
kenaikan upah minimum berdasarkan rumusan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi dari
lembaga resmi statistik pemerintah , yakni Badan Pusat Statitistik (BPS).
Sementara dalam Pasal 88D UU Cipta Kerja, formula perhitungan upah minimum memuat
variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Artinya, hanya bisa menggunakan pertumbuhan
ekonomi saja atau inflasi.
"Formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat variabel
pertumbuhan ekonomi atau inflasi," tulis Pasal 88D ayat 2 UU Cipta Kerja.
Meski demikian, formula perhitungan upah minimum secara detail itu nantinya akan diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
"Upah minimum sebagaimana dimaksud berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang
dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Pengusaha dilarang membayar upah lebih
rendah dari upah minimum," tulis Pasal 88E.
Dalam UU Cipta Kerja juga disebutkan, kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya
mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Adapun kebijakan pengupahan meliputi upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja
lembur, upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu,
bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah dan upah
sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.
Pemerintah Omnibus Law UU Cipta Kerja2020 (c) PT Dynamo Media Network Version 1.1.293.
334
