Page 368 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Selanjutnya, industri pakaian, garmen, textile juga mengalami dampak besar terhadap
pemberhentian pekerja atau sementara yakni hampir sebesar 71 persen. Juga industri makanan
dan minuman ini juga terdampak cukup signifikan mencapai 69 persen, kemudian arsitektur
bangunan 64 persen.

"Mungkin sedikit data di bawah profile siapa sih pekerja yang paling dominan terdampak adalah
yang mereka sedang tidak bekerja full time itu mencapai 67 persen. dan sisi penghasilan juga
kita bisa lihat bahwa yang paling tinggi terdampak adalah yang penghasilan dibawah Rp2,5 juta
itu mencapai 74 persen," sambung dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra Sumber: Merdeka.com Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
menyebut, terlalu dini untuk menilai jika UU Cipta Kerja akan membuat buruh rentan terkena
PHK. Sebab, dia menilai semangat undang-undang anyar ini justru telah banyak mengakomodir
kepentingan buruh.

"Sangat prematur apabila secara tergesa-gesa kita menyimpulkan bahwa UU Cipta Kerja akan
rentan terhadap PHK pekerja/buruh. Padahal semangat yang dibangun dalam RUU Cipta Kerja
ini justru untuk memperluas penyediaan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas perlindungan
bagi pekerja/buruh, utamanya perlindungan bagi pekerja/buruh yang mengalami PHK melalui
program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)," tegas Ida di Jakarta, Selasa (6/10).

Lebih jauh, Ida juga menanggapi polemik yang terjadi pada tataran masyarakat atas penolakan
pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Menurutnya, ada dua cara yang akan di
maksimalkan pemerintah untuk meyakinkan masyarakat agar legowo menerima kehadiran UU
kontroversial itu.

"Bagaimana meyakinkan para buruh untuk menerima RUU Cipta Kerja agar tujuan utama RUU
memulihkan ekonomi tercapai?. Terdapat 2 (dua) hal penting yang dilakukan oleh Pemerintah,"
jelasnya.

Petama, mengintensifkan dialog dengan pemangku berbagai pemangku kepentingan.
"Utamanya unsur pekerja/buruh dan pengusaha dengan dibantu jejaring kementerian/lembaga
terkait serta pemerintah daerah, khususnya dinas-dinas yang membidangi urusan
ketenagakerjaan di daerah," jelasnya.

Terakhir, Pemerintah segera menyusun peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja dalam bentuk
Peraturan Pemerintah dan peraturan lain dibawahnya.

"Hal ini untuk meyakinkan kepada pekerja/buruh bahwa amanat perlindungan terhadap hak-hak
pekerja/buruh sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja dapat segera dijalankan," terangnya..

367