Page 369 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 369
Judul Buruh Protes UU Cipta Kerja, Istana: Kalau Tak Puas, Ajukan Gugatan
ke MK
Nama Media suara.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.suara.com/news/2020/10/07/142902/buruh-protes-uu-
cipta-kerja-istana-kalau-tak-puas-ajukan-gugatan-ke-mk
Jurnalis Agung Sandy Lesmana
Tanggal 2020-10-07 14:29:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Donny Gahral Adian (Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden) RUU sudah sudah melalui
proses politik yang panjang dengan kekuatan politik yang ada di parlemen juga di pemerintah
ya untuk merumuskan yang terbaik
negative - Donny Gahral Adian (Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden) Tentu saja tidak bisa
memuaskan semua pihak. Nah apabila ada pihak yang tidak puas, saya kira ada mekanisme
konstitusional namanya judicial review bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi, bilamana
dirasakan itu tidak memuaskan
neutral - Donny Gahral Adian (Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden) Tetapi pemerintah sudah
berusaha yang terbaik memuaskan semua kepentingan meskipun tidak semua bisa diakomodasi,
karena kan ini tidak bisa menang-menangan semua, pasti harus ada yang mengalah, harus
kepentingan dikurangi begitu ya
Ringkasan
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan Rancangan Undang-
undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru disahkan menjadi Undang-undang atau Omnibus Law
Cipta Kerja telah melalui proses politik yang panjang oleh DPR dan Pemerintah. Pernyataan
Donny menanggapi soal aksi demonstrasi dan mogok nasional para buruh yang menolak UU
Omnibus Law Ciptaker "RUU sudah sudah melalui proses politik yang panjang dengan kekuatan
politik yang ada di parlemen juga di pemerintah ya untuk merumuskan yang terbaik," ujar Donny
saat dihubungi wartawan, Rabu (7/10/2020).
BURUH PROTES UU CIPTA KERJA, ISTANA: KALAU TAK PUAS, AJUKAN GUGATAN KE
MK
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan Rancangan Undang-
undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru disahkan menjadi Undang-undang atau Omnibus Law
Cipta Kerja telah melalui proses politik yang panjang oleh DPR dan Pemerintah.
368
